KAMPUNGBERITA.ID-
Pengurus Daerah (PD) Aisyiyah Kota Surabaya melakukan dialog terbuka dengan perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya di ruang Komisi D, Kamis (28/8/2025).
Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir ini untuk merumuskan kolaborasi dalam menangani berbagai isu pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial di Surabaya.
Sekretaris PD Aisyiyah Surabaya, Dra Shohifah, M.Pd.I menyampaikan Aisyiyah siap bersinergi dengan program-program Pemkot Surabaya. Dia menyebutkan beberapa sektor yang sudah berjalan di internal Aisyiyah, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pemberdayaan perempuan, hingga isu kesehatan masyarakat. “Kami memiliki sekolah-sekolah TK, dan nanti akan ada program parenting yang bisa dikolaborasikan dengan Pemkot Surabaya. Di bidang kesehatan, kami fokus pada pemberantasan tuberkolosis (TBC), pencegahan stunting, hingga pencegahan pernikahan dini,”ujar dia.
Selain itu, Aisyiyah juga ingin memperluas kerja sama dengan Dinas Sosial, khususnya terkait penanganan anak-anak di panti asuhan serta lansia yang membutuhkan pendampingan. Shohifah menegaskan bahwa selama ini program Aisyiyah sudah berjalan melalui swadaya dan penggalangan dana internal. Hanya saja, agar program ini bisa berkelanjutan diperlukan dukungan pemerintah. “Kami punya SDM, tapi terbatas di dana. Karena itu, kami berharap kerja sama ini bisa terwujud dalam bentuk MoU (nota kesepahaman) yang berkelanjutan,” tambah dia.
Perwakilan Dinsos Surabaya, Arif S mengapresiasi kiprah Aisyiyah dalam menangani masalah sosial. Bahkan, Arif menyebut dua Panti Asuhan Aisyiyah di Jalan Kebonsari Baru dan Jalan Barata Jaya 19 sudah terakreditasi A, sementara lainnya masih dalam proses. Dinsos, kata dia, juga telah memfasilitasi bantuan beasiswa program Pemuda Tangguh bagi anak-anak di LKS Aisyiyah. “Kami berterima kasih karena Aisyiyah membantu Pemkot dalam penyelesaian masalah sosial, khususnya anak yatim dan lansia. Sinergi ini penting agar pelayanan kesejahteraan sesuai standar pemerintah,” tandas dia.
Sementara Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir menegaskan, bahwa langkah awal yang perlu dilakukan adalah penyusunan MoU resmi dengan Wali Kota Surabaya, yang dilampiri program kerja Aisyiyah. Menurut dia, ini penting agar kerja sama tidak hanya seremonial, tetapi juga terikat pada payung hukum yang jelas. “Yang terpenting, MoU ini bukan soal hibah dana, tetapi sinergi program. Dengan begitu, pembangunan Surabaya yang humanis, maju, dan berkelanjutan bisa lebih cepat tercapai,” tandas dia.
Anggota Komisi D, dr. Zuhrotul Mar’ah, juga menekankan pentingnya MoU antara Aisyiyah dan Pemkot Surabaya. Menurut politisi PAN ini, banyak program Aisyiyah yang sejalan dengan dinas terkait, khususnya di bidang kesehatan dan pemberdayaan perempuan.
Dia mencontohkan pengalaman Aisyiyah dalam program TB Care yang melibatkan kader-kader PMO (Pendamping Minum Obat). “Surabaya ini tidak bisa dibangun sendirian, perlu kolaborasi semua pihak. Dengan MoU, sinergi Aisyiyah dan Pemkot Surabaya bisa lebih berkelanjutan dan tidak berhenti hanya di audiensi,”pungkas dia. KBID-BE