KampungBerita.id
Surabaya Teranyar

Angsuran KPR BTN Lunas, Tapi Sertifikat Tak Diberikan, Komisi A Minta BTN dan BPN Bertanggungjawab

Komisi A dprd surabaya
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pratiwi Ayu Khrisna.@KBID2021

KAMPUNGBERITA.ID – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna menyayangkan kasus yang terjadi pada seorang warga yang membeli rumah kepada developer dengan cara mengangsur lewat KPR Bank Tabungan Negara (BTN) selama 20 tahun, tapi setelah lunas tidak menerima sertifikat rumah yang menjadi haknya.

“Sangat aneh ketika seorang warga yang sudah membeli dan sudah mengangsur lunas melalui developer ke BTN selama 20 tahun ternyata tidak diberikan sertifikatnya,” ujar Ayu sapaan akrab Pertiwi Ayu Krishna, Kamis (18/11/2021).

Dia mengatakan, pihaknya berupaya mencari tahu akar permasalahan tersebut, ternyata dari BPN sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Karena dalam hearing, Kamis (19/11/2021) sore, pimpinan BPN tidak hadir dan diwakilkan kepada kasi bersama notaris yang ditunjuk BPN.

“Ini sangat ironis kalau memang kita mengangsur rumah pastinya sudah tahu blok mana, luasnya berapa pastinya angsuran di KPR BTN pasti sudah jelas. Bukan BTN menentukan kapling. Tapi akhirnya kapling itu tidak ada, dan akhirnya tidak ada sertifikat,” ungkap Ayu.

Artinya, menurut politisi perempuan Partai Golkar ini, BPN membuat suratnya berdasarkan pengajuan dari BTN. Dan, BPN tidak bisa menerbitkan surat karena tidak ada bukti dari BTN. Lantaran sertifikat induk yang memegang hanya developer dan BTN pada saat developer itu mengajukan semuanya.

“Siapa yang membeli melalui developer, KPR yang ditunjuk adalah BTN. Yeng pasti, BTN sudah mengetahui sertifikat induk itu nomornya berapa? Itu sertifikat yang keberapa dan itu dipecahnya bagaimana pada saat pengajuan BTN,” tegas Ayu.

Terkait kasus ini, Ayu menegaskan, justru Komisi A curiga dengan BTN, kenapa tidak diterbitkan sertifikat itu dan tidak jelas. Ternyata menurut BTN, kata Ayu, tanah itu tidak ada sertifikatnya.

Lantas Ayu menanyakan, bagaimana bisa mengangsur selama 20 tahun dan lunas kalau tidak disebut blok -bloknya. Padahal waktu warga itu mengangsur sudah ada blok dan nomornya.
“Artinya, seharusnya sertifikat itu sudah ada dan dipecah dari induk,” terang Ayu.

Untuk itu, dia mengimbau kepada semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini.
“Setelah mengangsur selam 20 tahun, warga yang membeli ini kan butuh sertifikat untuk hak waris anak – anaknya. Janganlah menyengsarakan satu orang. Ini baru yang ketahuan.Jangan – jangan masalah seperti ini masih banyak di blok lain,” tandas dia.

Untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas, Komisi A kembali akan menggelar hearing pada Senin (29/11/2021). ” Kami minta yang hadir pimpinan BTN dan BPN Surabaya, jangan diwakilkan. Karena kalau yang dikirim kasi tidak bisa memberi keputusan dan ujung-ujungnya akan koordinasi dengan pimpinan. Kalau begini kasus ini tidak akan selesai-selesai. Janganlah BTN dan BPN, sesama BUMN, cari menang-menangan.Warga itu butuh sertifikat yang menjadi haknya, “tegas dia.

Lebih jauh, Ayu meminta BTN dan BPN bertanggungjawab terkait kasus yang merugikan masyarakat ini. “Mau siapapun yang bertanggungjawab saya tak peduli. Yang penting hearing berikutnya pimpinan BTN dan BPN harus ada di Komisi A. Kalau mereka tak hadir akan kita ramaikan di media massa,”pungkas dia. KBID-BE

Related posts

Dua Kader PDIP Pasuruan Daftar Cabup-Cawabup melalui Partai Golkar

RedaksiKBID

Masyarakat Serbu Pameran Alutsista TNI Tahun 2018 di Koarmada II

RedaksiKBID

DPRD Surabaya Usul Pemkot Kembangkan Aplikasi Berbasis Teknologi untuk Program Bus

RedaksiKBID