KampungBerita.id
Headline Kampung Raya Peristiwa Surabaya Teranyar

Masih Sengketa dengan PD Pasar Surya, Warga Wonokromo Belum Dapat Ganti Untung Pembebasan Lahan Frontage Road

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono menunjukkan foto copy sertifikat milik warga Wonokromo yang bersengketa dengan PD Pasar Surya, sehingga belum dapat ganti untung dari Pemkot Surabaya. @KBID-2022.

KAMPUNGBERITA, ID-Komisi C DPRD Kota Surabaya menerima pengaduan warga Wonokromo, RT 01/RW 06, Senin (27/6/2022), terkait ganti rugi pembebasan lahan untuk pelebaran jalan Frontage Road Wonokromo sisi barat menuju Jembatan Sawunggaling, yang belum terbayarkan.

Menurut Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono, warga ada yang belum menerima ganti untung yang ditawarkan Pemkot Surabaya. “Karena waktu itu untuk mempercepat proses pembangunan Frontage Road Wonokromo. Sejak 2021, Pemkot Surabaya melakukan konsinyasi, menitipkan uang ganti untung ke PN Surabaya. Itu hanya bangunannya saja, tanahnya belum, ujar Baktiono.

Menurut dia, di Frontage Road Wonokromo ada tiang jembatan penyeberangan orang (JPO) yang agak ke tengah, seharusnya dimundurkan karena mengganggu arus lalu lintas. Sedangkan lahan lainnya sudah bisa dilewati untuk kepentingan jalan raya.

Meski demikian, lanjut dia, masih ada yang bersengketa. Ada 10 orang dari 24 persil yang diperkarakan. Dan, salah satunya ini seharusnya bisa diselesaikan sejak 2019-2022. Tapi faktanya dari panitia pengadaan lahan untuk kepentingan umum ini kurang kompak. Satu dengan yang lainnya, masih penuh keraguan.
“Seharusnya panitia dari unsur pemkot ini satu hati dan kompak untuk kepentingan umum,” kata Baktiono.

Dia menjelaskan, yang masih sengketa adalah tanah yang dimiliki Bambang Suwantoro dan Sugeng Prayitno. Keduanya memiliki sertifikat, tapi juga masuk dalam asetnya PD Pasar Surya. Ini soal tanah.

Politisi senior PDI-P ini menegaskan, panitia pengadaan tanah dari unsur pemkot seharusnya melihat hak kepemilikan, yang paling benar itu milik siapa?
“Tadi warga punya sertifikat dan PD Pasar Surya hanya mencatat saja dalam daftar asetnya. Seharusnya, tanah itu diberikan kepada orang yang memiliki sertifikat, ” tandas dia.

Karena itu, dalam proses yang sudah tiga tahun ini, kata Baktiono, Komisi C akan menyelesaikan terkait sengketa persil ini. Karena Bambang dan Sugeng memiliki sertifikat. Bahkan, kata Baktiono di pengadilan pun disarankan agar melakukan perdamaian. Artinya, perdamaian antara warga pemilik lahan dan PD Pasar Surya. Karena BUMD milik Pemkot Surabaya itu tak punya kekuatan alat bukti yang sah berupa sertifikat. Makanya, PD Pasar Surya harus menyatakan apa adanya, sehingga persoalan warga ini tidak berlarut-larut.

“Karena itu, Komisi C memberi tenggat waktu seminggu (mulai hari ini, red) agar sengketa ini cepat selesai, sehingga warga yang memiliki sertifikat ini segera dibayar,” tandas dia.

Hanya saja, Baktiono meminta agar pembayarannya berdasarkan tafsiran harga 2022 atau saat dibayarkan, bukan tafsiran 2019. Otomatis harganya akan lebih tinggi.

Sementara untuk warga lainnya yang memang belum memiliki sertifikat, kata Baktiono, juga harus diperhatikan. Kenapa demikian? Sebab warga tersebut sudah diakui Pemkot Surabaya waktu itu, bahwa tanah yang ditempati adalah tanah
Ex Eigendom Verponding/Tanah Partikelir. Artinya, tanah warisan kolonial Belanda (Hindia Belanda).

Karena itu, Baktiono berharap kalau ada pengadaan lahan untuk kepentingan umum harus diselesaikan sesuai dengan amanat Proklamator , yakni dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ini agar tak menambahi anggaran lagi.

“Makanya saya sampaikan untuk pengadaan lahan, panitia pengadaan lahan di Pemkot harus paham benar tentang sejarah riwayat tanah. Termasuk Ex Eigendom Verponding dan Undang-Undang (UU) nomor 5/1960 tentang UU Pokok Agraria.

“Intinya Belanda yang menjajah Indonesia saja mengakui Ex Eigendom Verponding adalah hak milik rakyat, masak Pemkot Surabaya atau PD Pasar Surya akan merampas hak milik warga, ” imbuh dia.

Lebih jauh, Baktiono yang juga Sekretaris DPC PDI-P Kota Surabaya ini menjelaskan, Ex Eigendom Verponding itu menurut UU Pokok Agraria harus segera dikonversi atau dialihkan menjadi sertifikat hak milik.” Warga ada yang paham soal ini, tapi juga banyak yang tidak mengerti. Kalau melihat sejarahnya warga sudah menempati secara turun temurun selama 20 tahun lebih tanah Ex Eigendom Verponding. Artinya, warga lebih berhak dari pada PD Pasar Surya. Karena itu, tanah dan bangunannya harus diberikan kepada warga, tidak perlu ada gugatan lagi,” pungkas dia. KBID-BE

Related posts

Warga Temukan Bayi Cantik Lengkap dengan Tali Pusar di Pinggir Sumur

RedaksiKBID

PSI Surabaya Bagikan 500 Pax Makanan Siap Saji kepada Warga Terdampak Covid-19

RedaksiKBID

Demo di Gedung Bawaslu Berujung Rusuh, Belasan Orang Diamankan

RedaksiKBID