KAMPUNGBERIT.ID-Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri bersama wakilnya, Bahtiyar Rifai dan Laila Mufidah gencar melakukan kunjungan silaturahmi ke berbagai instansi dan organisasi kemasyarakatan. Setelah ke PCNU Kota Surabaya, Rabu (20/5/2026) siang, giliran berkunjung ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya.
Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri menyatakan pentingnya silaturahmi dengan ulama dan tokoh umat sebagai bagian dari penyempurnaan tugas wakil rakyat. “Ya, kami bertugas silaturahmi untuk menyambungkan hubungan dalam rangka menjalankan dan menyempurnakan tugas sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat kalau tidak lengkap dengan ilmu dan arahan dari para ulama, tokoh, apalagi ormas seperti Muhammadiyah, tidak akan lengkap,”ujar dia.
Kaji Ipuk, sapaan akrab Syaifuddin Zuhri, menyebut arahan dan masukan dari ormas keagamaan membuat kebijakan lebih mendekati kesempurnaan dalam konteks kerakyatan dan pemerintahan. Yang jelas, menurut dia, kebersamaan menjadi kunci menghadapi situasi dunia yang penuh ketidakpastian. “Kalau bahasa politik, kita ingin Surabaya menjadi kota yang inklusif, penuh berkah. Kalau bahasa NU, itu rahmatan lil alamin. Guru saya menyebutnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kesempurnaan itu dibangun atas kebersamaan,”tegas dia.
Lebih jauh, Kaji Ipuk mengatakan, DPRD Surabaya terbuka untuk menerima saran dan kritik dari semua elemen masyarakat. Untuk itu, dia meminta para kiai dan tokoh tidak sungkan memberikan arahan agar fungsi pengawasan dan legislasi DPRD berjalan optimal. “Tugas kami bukan tugas kecil. Tiga fungsi DPRD adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pengawasan tanpa informasi yang cukup tidak bisa berjalan penuh. Membuat Perda juga tidak akan sempurna tanpa pikiran dari para tokoh dan ormas,”ungkap dia.
Dia menjelaskan, anggota DPRD dibagi berdasarkan daerah pemilihan (Dapil) dan bertanggung jawab kepada konstituen sesuai undang-undang (UU). Sebagai ketua, dirinya bertugas menahkodai, mengingatkan, dan memfasilitasi agar fungsi itu berjalan baik.
“Jadi, semua saya niati untuk kebaikan kita semua, khususnya agar rasa cinta kita pada Surabaya tidak goyang. Buatlah Surabaya tetap tenang, nyaman, dan tidak ikut goyah oleh situasi apa pun,” tegas dia.
Sementara dari kunjungan tersebut, Kaji Ipuk mengaku mendapat masukan terkait maraknya kafe atau warung kopi (warkop) di Surabaya yang perlu mendapat fungsi kontrol. Menurut politisi senior PDI-P perlu ada aturan jelas soal batas usia pengunjung, jam operasional, hingga pemanfaatan fasilitas seperti Wi-Fi. “Ya, semua itu memungkinkan harus ada fungsi kontrol. Usia berapa yang boleh di situ, jam operasionalnya, apakah Wi-Fi digunakan untuk pendidikan atau yang lain? Selama ini proteksi atas situasi itu belum kita dapatkan,” tutur dia.
Kaji Ipuk menegaskan, pembangunan kota tidak bisa hanya dibebankan pada eksekutif (Pemkot Surabaya) dan DPRD. Organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dinilainya sebagai pilar terkuat yang mewakili kelompok masyarakat. “Apapun yang dilakukan ormas itu semuanya membangun kota dan bangsa. DPRD ini secara administratif kenegaraan, tapi soko guru yang paling kuat itu ormas.Mereka yang mewakili masyarakat, lalu diaplikasikan oleh DPRD selaku wakilnya, dan eksekutif selaku pelaksana amanah rakyat,” beber Kaji Ipuk.
Untuk itu, dia berharap sinergi antara DPRD, Pemkot dan ormas seperti Muhammadiyah terus diperkuat agar pembangunan Surabaya berjalan selaras dengan kebutuhan warga, ” pungkas dia.
Sementara Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Dr H Ridwan mengapresiasi kunjungan silaturahmi Pimpinan DPRD Kota Surabaya dan berharap kepemimpinan baru membawa suasana kerja yang lebih meriah dan turun langsung ke masyarakat. “Alhamdulillah ketua baru ini saya tahu persis suka terjun langsung ke masyarakat. Mudah-mudahan membawa suasana baru,” kata dia.
Lebih jauh, Dr H Ridwan menyampaikan, Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah amar ma’ruf nahi munkar memiliki banyak amal usaha di Surabaya. Saat ini Muhammadiyah mengelola 171 TK Aisyiyah se-Surabaya, 20 SMP/MTs, 10 SMA/SMK, serta satu SMK baru yang sedang dalam studi kelayakan di Tandes, Surabaya Barat.
Di Surabaya Barat juga direncanakan pembangunan Masjid Raya Al-Wahid dan pengembangan sekolah, mengingat banyak siswa di wilayah tersebut harus bersekolah hingga ke Benjeng dan Cerme.
Muhammadiyah Surabaya juga memiliki Rumah Sakit (RS) PKU Muhammadiyah Mas Mansyur, rumah sakit tertua kedua di Indonesia setelah RS dr. Sutomo. Izin operasional rumah sakit tersebut akan habis pada Oktober 2026 dan saat ini sedang dalam proses penggabungan IMB setelah pembelian hotel di sebelahnya. “Kami sudah proses, tapi butuh waktu. Jika ada kesulitan, kami mohon bantuan Ketua DPRD untuk mendorong dinas terkait agar izin bisa keluar. Kalau tidak keluar, ini berat bagi Muhammadiyah,”tegas dia.
Dr H Ridwan juga menyebut Muhammadiyah mengelola 28 panti asuhan di Surabaya, termasuk Panti Putri Taqwa di Surabaya Barat dan panti bayi yang menampung anak telantar dari RS dr. Sutomo. Semua aset, tegas dia, milik persyarikatan, bukan pribadi. “Semua milik organisasi, dan sebagian dari milik negara. Tujuannya membantu kesejahteraan masyarakat, tidak ada keuntungan pribadi,”tegas dia.
Muhammadiyah menyatakan siap bersinergi dengan Pemkot dan DPRD untuk mewujudkan Surabaya yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dia juga menyinggung program Kampung Pancasila yang digagas Wali Kota Eri Cahyadi, serta prihatin maraknya warkop 24 jam yang dinilai perlu pengawasan lebih ketat.
Menurut Ridwan, kualitas regulasi yang dibuat DPRD sangat berpengaruh terhadap perkembangan amal usaha ormas di Surabaya. Jika regulasi berpihak dan mendukung Muhammadiyah maupun NU dapat berkembang dengan baik. “Tapi kalau regulasi itu tidak bagus, ya tentunya bagi Kota Surabaya ini juga kurang baik,” tutur Dr H Ridwan.
Untuk itu, dia berharap komunikasi yang terjalin dapat memperkuat sinergi antara legislatif dan ormas dalam membangun kota. KBID-BE