KAMPUNGBERIA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan nota penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Surabaya tahun 2026, Selasa (7/10/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, dimulai pukul 11.27 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, dan dihadiri oleh 35 anggota dewan, Sekretaris Daerah Kota Surabaya, para asisten pemerintah kota, pejabat perangkat daerah, pimpinan BUMD, serta perwakilan media.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Adi Sutarwijono menyampaikan bahwa agenda rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari jadwal yang telah disusun sebelumnya, di mana Wali Kota Surabaya akan menyampaikan nota keuangan serta rencana pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2026.Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan, komitmennya untuk terus mendorong peningkatan belanja infrastruktur sebagai strategi pembangunan jangka panjang.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan hal tersebut saat membacakan nota keuangan RAPBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 di Ruang Paripurna DPRD Surabaya, Selasa (7/10). Eri menjelaskan, total kekuatan RAPBD Surabaya tahun 2026 mencapai Rp12,62 triliun, dengan target pendapatan daerah sebesar Rp10,77 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,15 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp2,61 triliun.
Sementara itu, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp12,60 triliun, terdiri atas belanja operasi Rp9,79 triliun, belanja modal Rp2,77 triliun, dan belanja tidak terduga Rp37,5 miliar.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp1,85 triliun, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dan pinjaman daerah, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp24 miliar.
“Seluruh program yang kita rencanakan bersama ini didasarkan pada pengelolaan yang efisien dan akuntabel, untuk mewujudkan tema pembangunan tahun 2026, yaitu Transformasi Sosial Ekonomi Berkelanjutan melalui Penguatan Modal Manusia dan Pembangunan Infrastruktur,” ujar Eri.
Lebih lanjut, Pemkot Surabaya memprioritaskan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp2,83 triliun (22,49%) dan anggaran Kesehatan Rp2,46 triliun (19,54%). Sedangkan belanja infrastruktur dialokasikan sebesar Rp6 triliun atau 48,72% dari total APBD.
Belanja infrastruktur tersebut diarahkan untuk pencegahan banjir, peningkatan konektivitas kota, pembangunan rumah tidak layak huni, pengelolaan sampah, hingga penyediaan transportasi publik.
Eri menegaskan, berbagai program pembangunan ini diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi 3,4%, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 85,7%, serta menekan rasio kesenjangan (Gini Ratio) ke angka 0,37.
“Surabaya tidak akan pernah mundur. Dengan gotong royong, strategi yang matang, dan inovasi yang berpihak pada rakyat, setiap tantangan harus menjadi pijakan menuju kemajuan,” tegasnya. KBID-PAR-BE