KAMPUNGBERITA.ID – Pemkot Mojokerto kini tengah memperjuangkan keberlangsungan 42 lembaga pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan 3 SLTP Negeri di daerahnya dari kehancuran. Pasalnya, hingga hari ini puluhan aset pemda tersebut ternyata belum mengantongi sertifikat kepemilikan atas nama Pemkot setempat.
Akibatnya, puluhan SDN dan SLTPN tersebut terancam tak mendapat anggaran rehabilitasi gedung sesuai aturan pemerintah yang baru. “Ada sejumlah aset pendidikan kita, SD dan SLTPN yang belum bersertifikat Hak Milik. Kalau tidak bersertifikasi ya maka tidak dapat anggatan rehab,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, Amin Wachid.
Menurut mantan Kadis Lingkungan Hidup ini, jumlah lembaga pendidikan SD yang belum bersertifikat mencapai 42 aset, dan 3 SLTPN. “Jumlahnya 42 aset SD, 30 SD baru sedang proses sertifikat. Kalau SLTPN ada 3. Yakni SLTPN 8, 4, dan 6,” katanya.
Karenanya Amin mengaku kesulitan ketika ada kerusakan di SDN Kedundung beberapa waktu lalu. “Karena belum sertifikat kita kesulitan ketika harus melakukan sesuatu yang darurat pada SD Kedundung beberapa waktu lalu. Padahal saat ini ada 6 SD yang rusak sedang,” keluhnya.
Untuk mengatasi hal ini pihak Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) untuk mengajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Kita koordinasi dengan DPPKA untuk mengajukan ke BPN. BPN sudah wellcome soal ini. Anggarannya BPPKA,” pungkasnya.
Ditemui terpisah, koordinator Komisi III DPRD Kota Mojokerto Suyono mengaku prihatin dengan kondisi ini. “Kita berharap agar seluruh aset kita terverifikasi dengan hak kepemilikan yang valid. Hal ini juga untuk menjaga aset aset itu sendiri,” katanya.
Ia juga mendorong agar dinas terkait segera mengambil langkah kongkrit agar aset yang ada segera ditetapkan sesuai langkah hukum yang ada. KBID-MJK