KAMPUNGBERITA.ID-
Menjelang Muktamar PPP 2025, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PPP Jatim yang diikuti 38 DPC se Jatim di Hotel Vasa, Minggu (29/6/2025) malam.
Rommy, sapaan Muhammad Romahurmuziy, ketika dikonfirmasi menyampaikan kedatangannya ke Rakorwil DPW PPP Jatim adalah untuk memberikan update terhadap perkembangan situasi dan politik partai terakhir. Mengingat, perkembangan rencana muktamar sudah diputuskan untuk dilaksanakan pada 29 September hingga 1 Oktober 2025 di Bali.
“Salah satu agenda paling krusial dari muktamar nanti adalah menentukan arah dan langkah perjuangan partai ke depan dan memilih ketua umum untuk memimpin partai ini, “ujar dia.
Menurut Rommy, ini tentu ada beberapa faktor strategis yang harus disampaikan kepada kader, termasuk penyemangat. Karena, dengan adanya peluang-peluang konstitusional yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusional (MK), partai ini akan bisa kembali ke Senayan (DPRD RI).
Utamanya, putusan tentang dua hal, yakni Presidential Threshold yang 0 persen, sehingga ini memberikan insentif kepada siapapun tokoh bangsa yang ingin maju sebagai calon presiden dengan tidak ada halangan angka minimal. Kemudian Parliamentary Threshold yang sudah ditetapkan MK beberapa waktu lalu antara 1 hingga 1,5 persen.
“Ini kan harus disampaikan kepada kader agar mereka tidak merasa kehilangan induk. Karena anggota DPRD Kabupaten/Kota ini, meski di PPP jumlahnya masih sekitar 1.000, tapi kalau tidak punya induk di DPR RI kan rasanya seperti buta. Maka, itu yang saya mau update,“terang dia.
Selain itu, lanjut mantan Ketua Umum PPP ini, tentu perkembangan-perkembangan politik eksternal, ya hubungan PPP dengan pemerintah, hubungan PPP dengan partai-partai lain, yang barangkali hari ini bagaimana peran PPP mensukseskan program-program pemerintah yang merupakan bagian dari koalisi.
Terkait bursa calon Ketua umum PPP, Rommy membeberkan, soal ketua umum sekarang ini sebenarnya para kader sudah dalam posisi tidak mempersoalkan lagi internal atau eksternal. Hal ini selalu disampaikannya di banyak kesempatan, termasuk juga menyerap dalam pertemuan seperti ini (Rakorwil).
“Mereka (para kader) menyadari bahwa partai ini butuh seorang “Superman” untuk bisa kembali ke Senayan, bukan Suparman.
Kalau “Superman” ada Extraordinary Guys, tapi kalau Suparman itu kan orang biasa,”ujar dia.
Lebih jauh, Rommy menegaskan, bahwa PPP butuh sosok ketua umum yang luar biasa kuat karena tantangan untuk bisa kembali ke Senayan itu adalah memecah sejarah yang sudah berlangsung sejak 1999 sampai sekarang. Artinya, sudah 26 tahun belum pernah ada partai yang setelah keluar atau terlempar dari Senayan bisa kembali.
“Kita butuh seorang “Superman”. Sekarang ini kita sedang mencari sosok “Superman” itu, apakah ada di Planet Crypton atau dari planet lain,” tutur dia.
Soal nama-nama calon ketua umum yang sudah beredar, Rommy menyampaikan seperti yang sudah beredar di media massa, ada nama Amran Sulaiman. Dari eksternal ada Dudung Abdurachman, Penasehat Khusus Presiden RI.
Meski Dudung menyatakan tidak, tetapi kenyataannya beberapa waktu lalu sudah bersosialisasi dan bertemu dengan hampir 26 DPW seluruh Indonesia. Bahkan, bertemu juga dengan DPC di tiap provinsi. Dudung juga mengirimkan kartu Lebaran kepada semua DPC se Indonesia.
“Saya rasa Pak Dudung cukup intensif sosialisasi waktu itu. Tapi, memang mungkin beliau memiliki agenda pribadi yang sudah disampaikan kepada kami, sehingga sementara ini beliau colling down. Tapi bukan berarti kemudian tidak akan maju. Itu Pak Dudung, ” ungkap Rommy.
Kemudian yang ketiga dan seterusnya, lanjut dia, ada calon-calon internal seperti Sandiaga Uno (mantan Ketua Bappilu PPP), Gus Yasin (Wakil Gubernur Jateng) saat ini.
Dari internal DPP, juga mulai menggeliat. Ada Ketum PPP yang terpilih tahun 2020, Suharso Monoarfa. “Jadi kita lihat saja nanti seperti apa, ” tambah dia.
Soal Muhamad Mardiono yang kini sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Rommy melihat memang memiliki dukungan di NTT, Papua dan DKI Jaya yang notabene memang basis tradisionalnya. Tentu adalah hak setiap kader partai untuk mencalonkan diri.
“Tapi kita harus mengikuti secara seksama, bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga PPP, ketua umum itu harus seseorang yang memiliki prestasi.
“Kalau 19 kursi di DPR RI itu kemudian hilang, apa itu bisa disebut prestasi. Kan artinya Pak Mardiono gagal memimpin PPP, sehingga tak layak dicalonkan lagi. Tapi semua itu tentunya kita kembalikan kepada muktamirin, peserta muktamar. Adapun total suara di muktamar nanti kurang lebih 700 peserta,” tandas dia. KBID-BE