KAMPUNGBERITA.ID-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022/2023, tinggal menghitung hari. Namun Komisi D DPRD Kota Surabaya dan Dinas Pendidikan masih berkutat pembahasan program seragam sekolah untuk SD/SMP negeri dan swasta yang diperuntukkan siswa MBR. Tentu ini menimbulkan kekhawatiran akan kegagalan tahun lalu terulang lagi.
Menyikapi ini,
Sekretaris DPC PDI-P Surabaya yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya, Baktiono menilai kinerja Ketua Komisi D DPRD Surabaya, sangat lamban.
Bahkan, dia begitu prihatin atas kerja molor Komisi D dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, terkait seragam sekolah. “Ini bukan prihatin lagi. Jadi ini sangat ngenes (sedih sekali) kalau kata orang Surabaya,”ujar Baktiono, Kamis (21/4/2022).
Kenapa demikian? Menurut Baktiono, karena nanti yang akan lebih susah adalah peserta anak didik yang akan menerima program jalur mitra warga yang ditandai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Politisi senior PDI-P ini menjelaskan, niat baik Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakilnya Armuji untuk memberikan seragam sekolah SD/SMP negeri dan swasta untuk MBR ini sudah melampaui dari Perda 16/ Tahun 2012 yang kuotanya 5 persen.
“Tapi kalau menyangkut MBR ini kuotanya lebih dari 5 persen. Ini kan artinya ada iktikad baik dari Wali Kota dan wakilnya. Tapi dengan anggaran APBD yang sudah disahkan DPRD Kota Surabaya pada 10 November 2021, ternyata belum dilaksanakan hingga April 2022, “ungkap Baktiono.
Lebih jauh, Baktiono menjelaskan, kenapa APBD disahkan tahun sebelumnya, ini agar Dinas Pendidikan Surabaya bisa melakukan persiapan untuk start Januari 2022 dalam pengadaan seragam sekolah, baik melalui UMKM maupun pengusaha konveksi lainnya.
Baktiono menuturkan, Wali Kota menyampaikan untuk melibatkan UMKM dalam pengadaan seragam sekolah. Tapi harus dilihat berapa kemampuan UMKM-nya. Kalau kemampuannya 100 persen, silakan berikan 100 persen sampai target April. Tapi kalau kemampuannya hanya 50 persen, ya sisanya harus dilelang karena lebih dari Rp 200 juta.
Dia menyayangkan, sebagai kader PDI-P yang notabene pro wong cilik, ditengarai justru menghambat program-program pemkot dalam mensejahterakan masyarakat di dunia pendidikan.
“Sampai sekarang belum ada aksi apapun, termasuk di Komisi D yang mana pimpinannya (Khusnul Khotimah) dari Fraksi PDI-P. Kita sudah mengingatkan dalam rapat fraksi, tapi masih saja begitu kinerjanya, ” tegas dia.
Baktiono mempertanyakan kenapa baru April semua dikumpulkan untuk membahas seragam sekolah. Apakah tidak tahu PPDBnya dimulai kapan dan seragamnya dibagikan kapan? ” Seragam ini kan harus dibagikan Juni. Kalau melibatkan UMKM mana mampu, wong tahun lalu saja hampir tak terserap, ” tandas dia.
Karena itu, lanjut dia, ini patut dievaluasi semua. Di unsur Dinas Pendidikan dan di komposisi pimpinan Komisi D yang dari Fraksi PDI-P. “Saya berbicara atas nama Sekretaris DPC PDI-P yang menugaskan petugas partainya di Komisi D, ” tegas dia.
Apa kejadian tahun lalu akan terulang? Baktiono tidak mau mereka-reka. Tapi sepertinya akan terulang.
Dan, jika sampai gagal lagi, apa berarti pimpinan Komisi D akan dirotasi? “Ya nanti akan kita evaluasi. Makanya, ini masih ada kebaikan ketua, sekretaris, dan bendahara (SKB) dan anggota DPC PDI-P untuk memberi kesempatan. Tapi kesempatan yang baik ini berulang-ulang tidak dilakukan, malah berpotensi membuat kegaduhan lagi seperti 2021,” beber Baktiono.
Dia menambahkan, semua anggaran, termasuk anggaran di Komisi C (bidang pembangunan) itu direfocusing, diberikan semua untuk anggaran kesehatan dalam penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Sementara anggaran pendidikan tidak pernah dipotong sama sekali.
“Kita menilai kinerja. Jangan mempermalukan nama partai dan Wali Kota yang diusung tunggal oleh PDI-P, ” pungkas Baktiono yang juga Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya ini. KBID-BE