DPRD Surabaya Pastikan Aspirasi Masyarakat Tetap Diterima Selama Pandemi Covid-19

Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono.@KBID2020

KAMPUNGBERITA.ID – DPRD Kota Surabaya tetap memberikan pelayanan kepada warga yang ingin menyampaikan laporan ataupun keluhannya meski dalam susana pandemi COVID-19.

DPRD Surabaya yang berkantor di Jl. Yos Sudarso No.18-22 ini berupaya memberikan layanan terbaiknya, seperti layaknya sebelum masa pandemi.

Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, justru di masa pandemi seperti saat ini, DPRD harus membuka pintu selebar-lebarnya untuk menerima apapun aspirasi dari masyarakat.

Menurutnya, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat harus diterima untuk selanjutnya disampaikan kepada eksekutif.

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki kewajiban menerima aspirasi rakyatnya. Kalau kami tidak melayani, itu berarti salah satu fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat menjadi pincang,” jelasnya.

Karena itu, Adi mempersilahkan pada warga Surabaya yang ingin menyampaikan aspirasinya. Namun ia mengimbau agar warga yang akan menyampaikan aspirasi tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang diterapkan.

“Silakan masyarakat untuk tetap mengadukan permasalahannya. Pelayanan di DPRD Surabaya tetap dijalankan dengan memperhatikan protokol kesehatan,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini.

Sebaliknya, lanjut Adi, dalam menjalankan tugasnya para anggota, staf, dan pegawai DPRD Surabaya juga diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan.

“Protokol kesehatan di sini (gedung DPRD) sangat ketat. Setiap orang yang akan masuk gedung dicek suhu tubuhnya, wajib memakai masker, cucu tangan di wastafel yang di sediakan serta harus menjaga jarak. Seluruh area Gedung DPRD Kota Surabaya juga rutin disemprot disinfektan. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin agar bebas COVID-19,” ujarnya.

“Soal menjaga jarak, kami berusaha semaksimal mungkin terutama dalam rapat-rapat agar dilaksanakan menggunakan kombinasi daring dan luring. Sehingga tidak semua dewan atau peserta rapat harus hadir secara fisik dalam ruangan,” tambah Adi. KBID-PAR