KampungBerita.id
Headline Kampung Raya Surabaya Teranyar

Kalau Pemerintah Ingin Bangun Tol Surabaya, Komisi C: Silakan, Tapi Selesaikan Dulu Jalan Arteri

Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) yang masih terganjal pembebasan lahan warga.@KBID-2024.

KAMPUNGBERITA.ID-Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Surabaya masih ada perbedaan pandangan antara Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim, dan Pemerintah Pusat. Selama ini Pemkot Surabaya menolak adanya tol tengah kota yang melewati Waru-Wonokromo-Perak dengan alasan pemkot sudah membangun sejumlah jalan menuju Perak meliputi frontage road dan MERR.

Sementara itu, di sisi lain Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat menegaskan bahwa tol tersebut tetap ada karena dalam Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN telah tercantum dalam lampiran III tentang jalan bebas hambatan dalam kota di Provinsi Jatim, di antaranya ruang Waru (Aloha)-Wonokromo, Tanjung Perak.

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono menyebut jika tol tengah kota ini memang pernah ditolak Pemkot Surabaya ketika era Wali Kota Tri Rismaharini. Alasannya, bukan karena waktu itu presidennya berbeda partai, tidak. Tapi karena waktu itu Tri Rismaharini peka terhadap undang-undang (UU) maupun peraturan daerah (Perda) yang ada. Karena tol tengah kota pasti akan melewati Jalan Tunjungan dan sekitarnya.

“Jalan Tunjungan dan sekitarnya hingga Wonokromo itu adalah masuk perda dan perlindungan situs bangunan cagar budaya. Berarti tol tengah kota kan tidak bisa lewat sana,”ujar Baktiono.

Makanya, lanjut Baktiono, jika ingin membangun tol di Surabaya, nama jalan tol tengah kota agar diganti. Karena nanti warga Surabaya ingat seperti itu dan akan protes. Untuk itu, Baktiono meminta namanya diganti dengan tol Surabaya.

“Waktu itu kita pernah usulkan tol itu lewat tengah sungai atau pinggir rel kereta api. Kalau sekarang saya usul tol itu dibangun di bibir pantai atau di tepi laut biar bagus dan Surabaya menjadi kota modern yang sesuai dengan visi misinya, yakni kota menghadap ke laut atau istilah kerennya Waterfront City, “ungkap dia.

Sekarang apa masih ada masalah di RTRW Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim? “Ya tinggal ganti istilah atau nama saja, “tandas Baktiono.

Tetapi politisi senior PDI-P ini memberi persyaratan jika pemerintah ingin membangun tol Surabaya, yakni harus menyelesaikan dulu jalan-jalan arteri yang pernah direncanakan sekian puluh tahun lalu.

“Jadi jalan arteri itu harus diselesaikan lebih dulu. Masak belum dituntaskan mau bangun tol. Lalu buat apa perencanaan- perencanaan jalan arteri yang bagus, seperti Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), Outer East Ring Road (OERR) maupun jalur Surabaya East Ring Road (SERR) untuk bisa menyambung wilayah kota Surabaya. Selesaikan dulu itu semua, termasuk JLLB, barulah bangun tol Surabaya, ” tegas dia.

Bagaimana dengan JLLT yang sampai sekarang belum tuntas karena terganjal pembebasan lahan milik warga? Baktiono menyatakan, kalau sulit jangan membuat rencana yang rumit. Buatlah rencana yang mudah dan bisa dilaksanakan serta sesuai kemampuan daerah.

Baktiono menegaskan , kalau jalan tol di pinggir laut akan lebih bagus karena tidak akan mengganggu di tengah kota. “Kalau tol di tepi laut itu akan tampak bagus dan rapi seperti di California. Selain itu, tidak membebaskan lahan warga,”pungkas dia. KBID-BE

Related posts

Berisi Harapan, Golkar Surabaya segera Serahkan Buku Aspirasi Warga ke Walikota

RedaksiKBID

Ingin Rangkul Semua Parpol di Pilkada Surabaya 2024, Kali Ini Eri Cahyadi-Armuji Melamar ke PKB

Baud Efendi

Hadapi Pandemi, PSI Keluarkan 10 Rekomendasi untuk Pemkot Surabaya

RedaksiKBID