LBH Maritim Indonesia Desak Pemprov Jatim Tindak Tegas Perusahaan Pembudidaya yang Cemari Laut

KAMPUNGBERITA.ID – Forum Masyarakat Kelautan, Maritim dan Perikanan menilai Pemprov Jatim tidak peduli dengan maraknya pencemaran di wilayah pesisir dan laut yang disebabkan oleh limbah tambak udang.

Di Kabupaten Bangkalan misalnya, nelayan dan petambak tradisonal dirugikan dengan ulah petambak di pesisir utara Bangkalan di sisi laut Jawa, tepatnya di sekitar Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Desa Mrandung dan Desa Bator Kecamatan Klampis serta Desa Labuhan Kecamatan Sepulu. Sedikitnya enam perusahaan telah mencemari lingkungan pesisir dan Laut Jawa.

Akibatnya, menurut Ketua Forum Masyarakat Kelautan, Maritim dan Perikanan, OKI Lukito, nelayan yang biasa menangkap ikan tidak jauh dari pinggir pantai harus ke tengah laut untuk bisa memperoleh ikan. “Artinya kapal nelayan harus menghabiskan banyak biaya operasional untuk mencapai fishing ground di tengah laut, ” ungkap dia.

Demikian pula halnya tambak tradisonal di pesisir Bangkalan usahanya yang turun temurun, mati karena bahan baku air laut tercemar berat. Bukan hanya merugikan nelayan dan petambak tradisional, limbah tambak tersebut mengancam pula kawasan konservasi.

Oki Lukito yang juga Sekjen LBH Maritim Indonesia mengatakan, pencemaran yang dilakukan oleh aktivitas tambak udang di Bangkalan selain melanggar Pasal 104 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, aktivitas pembuangan limbah budidaya udang langsung ke laut juga berdampak pada kawasan konservasi dan kelangsungan hidup biota laut sebagaimana diatur Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil pasal 34 ayat a yaitu Bangkalan termasuk dalam Zona Konservasi (NLP 3504-03 dan NLP 3504-08).

Aktivitas ilegal tersebut juga melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor p.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) No Kep.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik.

Hasil temuan dan investigasi LBH-Mariritm Indonesia di lapangan, lanjut dia, menemukan fakta telah terjadi penyalahgunaan perizinan tambak udang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Perusahaan tersebut tidak mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Air limbah tambak yang mengandung NH3, fosfor dan sedimen karbon organik yang sangat berbahaya bagi lingkungan itu hanya ditampung di kolam penampungan sementara sebelum di buang ke laut.

“Masalah pencemaran limbah tambak udang sudah menjadi hal yang serius di Jawa Timur. Bukan hanya terjadi di Bangkalan tetapi menyeluruh di 22 kabupaten kota yang memiliki laut. Ratusan petambak baru di Pantura dan Pantai Selatan Jatim yang dalam 5 tahun terakhir ini bermunculan umumnya tidak memiliki IPAL yang memadai, ” ungkap OKI Lukito.

Di kawasan wisata Bajulmati, Desa Gajahrejo kabupaten Malang misalnya, pengusaha tambak tidak memiliki penampungan limbah yang sudah ditentukan dalam persyaratan KKP. Termasuk di antaranya di pesisir Trenggalek, Pacitan, Banyuwangi. Laut menjadi tempat pembuangan limbah beracun dan berbahaya bagi biota laut.

Lebih jauh, OKI Lukito menuturkan, LBH-Maritim sudah pernah melaporkan kejahatan lingkungan ini ke gubernur Jawa Timur, tembusan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup serta Gakkum KLHK, Pemkab Bangkalan, akan tetapi tidak ditanggapi serius. “Ini bukti bahwa Pemprov Jatim tidak peduli dengan pencemaran,” ungkap dia.

LBH Maritim menganggap perusahaan pembudidaya yang mencemari laut tidak konsisten menerapkan standar operasional prosedur (SOP) KKP dalam persyaratan budidaya ikan yang baik dan benar. Sehingga sertifikat tersebut seharusnya dicabut atau dibatalkan. “Pemprov Jatim maupun kabupaten jangan diam dan harus berani menindak tegas usaha tersebut dengan dasar kejahatan lingkungan,”pungkas dia. KBID-BE