KAMPUNGBERITA.ID-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya memberikan sejumlah catatan penting terkait Perubahan APBD TA 2024.
Pendapat akhir Fraksi PKS (FPKS) ini dibacakan Sekretaris FPKS, Aning Rahmawati dalam rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Kota Surabaya, Senin (12/8/2024).
Ada enam poin yang jadi sorotan dari FPKS, yakni meliputi:
Pertama, anggaran untuk UMKM dialokasikan sebesar Rp 11,8 miliar.”Tentu ini sangat jauh dari anggaran untuk UMKM di Tahun 2023 yang mencapai angka Rp 3 triliun.Semoga anggaran yang telah dialokasikan ini, meskipun berkurang, dapat diserap seluruhnya, ” ujar dia.
Kedua, Fraksi PKS meminta agar program perbaikan Rutilahu yang jumlahnya telah ditambahkan dari 140 unit menjadi 1.640 unit hingga akhir 2024, dapat seluruhnya dilaksanakan.
“Selain itu, sangat disayangkan tidak adanya pembangunan Rusunawa pada 2024 ini, padahal antrean penghuni Rusunawa sudah mencapai 12.000 KK lebih,”ungkap dia.
Ketiga, berkaitan dengan persoalan transportasi publik yang bertujuan mengurangi polusi udara dan mengurai kemacetan, Fraksi PKS meminta agar Pemkot Surabaya melalui perangkat daerah terkait, bisa lebih meningkatkan kinerjanya dalam menyambut antusiasme yang tinggi dari warga kota dalam menggunakan berbagai moda transportasi publik yang disediakan.
“Semestinya antusiasme warga ini dibalas dengan alokasi anggaran yang besar untuk meningkatkan layanan, baik penambahan rute maupun penambahan unit,”tandas dia.
Aning yang juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini menambahkan, alokasi anggaran untuk skema Buy The Service (BTS) pengadaan rute baru dan unit baru melalui andil pihak ketiga, yang sudah berjalan namun jumlahnya dirasa masih belum memadai untuk menampung transportasi sebagian besar warga kota dari berbagai rute.
Keempat, Fraksi PKS mencatat capaian pendapatan dari perhubungan masih di angka 26,6 persen dari target Rp 95,4 miliar. Pendapatan dari parkir Tepi Jalan Umum (TJU) masih berkisar di angka 23 persen pada Juli 2024.
“Ini menjadi tantangan bagi Pemkot Surabaya. Apalagi ada rencana pembentukan BLUD Parkir dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan parkir. Fraksi PKS berharap target capaian pendapatan parkir dapat tercapai, bahkan melebihi target,” beber dia.
Kelima, Fraksi PKS meminta Pemkot Surabaya untuk menyelesaikan program pengendalian banjir yang memiliki anggaran senilai Rp 776 miliar. Jumlah ini terhitung besar jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Satu hal yang perlu menjadi catatan adalah dengan banyaknya box culvert sebagai solusi banjir di kota Surabaya, maka harus segera dicari inovasi alat untuk mencegah dan mengatasi sedimentasi di seluruh box culvert,” kata Aning.
“Ini agar tidak menjadi titik banjir baru karena endapan yang tinggi di seluruh box culvert di kota Surabaya,” imbuh dia.
Keenam, serapan pada perangkat daerah terkait pengendalian banjir dan juga pembangunan jalan, masih di angka 22,89 persen. Ini tentu patut menjadi perhatian. Perlu kerja keras agar serapan anggaran 2024 dapat terwujud 100 persen, dan seluruh program pengendalian banjir dan pembangunan jalan dapat terealisasi.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Fraksi PKS menyatakan dapat menerima dengan catatan-catatan sebagaimana yang disampaikan di atas,” tutup Aning Rahmawati. KBID-BE