KAMPUNGBERITA.ID-Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) Wali Kota Surabaya TA 2023 terpecah dalam menyikapi performance kinerja wali kota. Bahkan, anggota yang bersikap kritis tak bisa banyak menyampaikan karena dibatasi.
Dalam pembahasan dengan sejumlah OPD Pemkot Surabaya di ruang rapat paripurna lantai 3 Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (27/3/2024) sore, anggota pansus, Moch Machmud yang dikenal kritis dalam menyikapi kebijakan dan kinerja wali kota agak kecewa dengan pimpinan Pansus yang membatasinya bicara di forum tersebut.
“Saya memang dibatasi untuk bicara pada pembahasan LKPj 2023 ini. Saya memang agak beda. Ini kan membahas LKPj, artinya membahas performance and kinerja wali kota. Tapi, pembahasannya itu cenderung seperti rapat komisi. Angka demi angka yang tidak mencerminkan kinerja wali kota sama sekali tidak dibahas,” ungkap Machmud kepada wartawan, Selasa (27/3/2024) petang.
Bahkan, tadi Machmud sempat menyampaikan, setelah melihat LKPj 2023, sembilan pajak potensi tidak ada satupun yang tercapai targetnya. Ini menunjukkan jika kinerja wali kota di bidang keuangan sangat buruk.
Menurut mantan jurnalis, justru ini yang seharusnya dibahas oleh teman-teman pansus.
“Tapi kenapa yang dibahas malah seperti rapat komisi. Seharusnya semua dikaitkan dengan kinerja wali kota. Kalau buruk katakan buruk. Ini agar kinerja Wali Kota 2024 yang dilaporkan pada 2025 membaik. Tujuannya kan itu, sehingga wali kota menjadi sadar jika kinerjanya perlu dipacu,” tandas dia.
Dalam rapat tersebut, kata Machmud, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Febriana Kusumawati justru mengucapkan terima kasih karenanya Pemkot Surabaya diberi masukan yang baik. Anehnya, justru teman-teman pansus sendiri yang agak beda.
Lebih jauh, politisi Partai Demokrat ini menyampaikan, jika dirinya memang harus mengkritisi kinerja wali kota. Jadi harus ada anggota DPRD tersisa yang beda.
Berarti di internal pansus pecah? Machmud mengaku tidak tahu. Dirinya juga tidak mengatakan itu pecah. Namun ketika dirinya bicara mengkritisi kinerja wali kota, waktunya justru dibatasi. Bahkan, diberi kode (berupa batuk-batuk) supaya segera mengakhiri (bicaranya).
Yang memberi kode siapa? “Pimpinan pansus,” jawab dia singkat.
Siapa? “Ya semua. Sebelum saya bicara, saya sudah diberitahu nanti saja. Lha kalau seperti ini untuk apa saya datang ke rapat ini, “tandas dia.
Seperti diketahui, Ketua Pansus LKPj Wali Kota Surabaya TA 2023 ini adalah Camelia Habiba (PKB) , sedangkan wakilnya Tri Didik Adiono atau Didik Bledek (PDI-P) dan Lembah Setyowati (Golkar) sebagai sekretaris.
Lebih jauh, Machmud menjelaskan soal kemiskinan di Surabaya. Dia mengaku, kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diubah. Semula yang masuk kategori MBR itu adalah warga yang berpenghasilan kurang dari Rp 3.000.000 per bulan. Di era Wali Kota Tri Rismaharini data MBR di Surabaya hampir 1,1 juta atau 50 persen dari jumlah penduduk.
Saat ini istilah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diubah menjadi keluarga miskin (Gamis). Dan yang masuk kriteria gamis adalah warga berpenghasilan di bawah Rp 1.500.000.
“Dengan perubahan kriteria ini maka berkuranglah MBR, semua langsung hilang. Seakan akan orang miskin turun. Padahal nasibnya tetap begitu. Seharusnya nasib orangnya yang diubah agar benar-benar tidak miskin,” beber Machmud.
Fakta di lapangan masih banyak orang miskin. Mereka tidak bisa beli beras dan tidak bisa bayar sekolah anaknya.
“Saya tahu, karena banyak warga yang mengadu ke saya, “imbuh dia.
Soal angka kemiskinan di Surabaya yang berdasarkan data BPS menurun? Machmud menegaskan kalau hanya data, mainkan enggak apa- apa. Tapi fakta di lapangan tak bisa dibohongi. Masih ada orang hidup susah, tak bisa beli beras, tak bisa bayar sekolah, dan penghasilannya juga tak sampai Rp 1.000.000 per bulan. Jadi masih banyak warga miskin di Surabaya, kota yang penghasilannya Rp 10 triliun.
Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Pemkot Surabaya, angka kemiskinan Surabaya pada 2021 berada di angka 5,23 persen atau sekitar 152,49 ribu jiwa, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,72 persen atau sekitar 138, 21 ribu jiwa, dan di tahun 2023 turun lagi menjadi 4,65 persen atau sekitar 136,37 ribu jiwa.
Sedangkan angka kemiskinan ekstrem Surabaya pada 2021 berada di angka 1,2 persen atau sekitar 35 ribuan. Kemudian pada 2022 angkanya turun menjadi 0,8 persen atau sekitar 23 ribuan. Jadi mulai 2021-2022 angka kemiskinan ekstrem ada penurunan sekitar 0,4 persen.
Selain kemiskinan, Machmud yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya juga menyoroti keberadaan Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang belakangan gencar dibangun Pemkot Surabaya untuk meningkatkan perekonomian dan UMKM.
Di Surabaya ada 49 SWK yang tersebar di berbagai lokasi. Hanya saja, dari jumlah tersebut tak lebih dari separoh yang masih eksis atau bertahan hidup. Ini karena posisinya pas dekat kampus atau dekat taman.
Tapi di tempat lain, hampir 30 SWK mati. Bahkan, kondisinya mengenaskan, ibarat hidup segan mati tak mau. Ada pedagangnya tapi sepi, juga ada yang tidak ada pedagangnya sama sekali. Kondisi seperti ini oleh Pemkot Surabaya kenapa dibiarkan bertahun tahun.
“Kalau ini dikaitkan dengan performance kinerja wali kota, khususnya di bidang UMKM atau PKL yang pindah ke SWK, ya tidak baik. Karena apa? Karena pembangunan nya ada, tapi setelah itu pedagangnya sepi,”ucap Machmud.
Untuk itu, dia menyarankan kinerja wali kota 2024 harus lebih baik. Selain itu, dari semua sektor pendapatan juga harus lebih baik lagi.
“Saya lihat Bu Febri ini ada gebrakan-gebrakan. Ya, dengan gebrakan itu kemungkinan target pendapatan 2024 bisa tercapai. Tapi sekali lagi, maksud saya ini agar kinerja wali kota membaik, dan LKPj 2025 juga jadi baik, “tutur mantan ketua DPRD Kota Surabaya ini.
Terkait kabar adanya perpecahan di internal Pansus LKPj 2023 dalam menyikapi kinerja wali kota, Ketua Pansus LKPJ 2023, Camelia Habiba membantah terjadi perpecahan. Menurut dia, pihaknya tidak melakukan pembatasan bicara. Memang, semua kan tahu bahwa rapat dengan OPD-OPD tersebut adalah rapat gabungan, sehingga tidak mungkin sekali rapat akan langsung selesai.
“Makanya kalau memang pansus ini kerja maksimal, maka akan ada pertemuan per OPD. Kita kupas tuntas pendalaman. Jadi, sekali lagi saya tidak membatasi siapapun anggota pansus untuk bicara. Saya memberikan kesempatan kepada semua anggota. Hanya saja kita kan tahu efektivitas rapat ini seperti apa,” beber Habiba.
Bahkan, kata dia, di akhir rapat, pihaknya sudah mengingatkan OPD bahwa ini masih awal rapat perdana. Masih akan ada rapat lanjutan dimana OPD harus membawa data lengkap.
“Seperti tadi ketika kami tanya terkait berapa anggaran sekian puluh miliar yang dikeluarkan untuk intervensi menurunkan angka kemiskinan, terus output inputnya apa? Mereka tidak bisa menjawab karena tidak membawa data, ” kata dia.
Kapan target pembahasan oleh pansus LKPj 2023 tuntas? Habiba menjelaskan jika mengacu regulasinya adalah 30 hari kerja dan itu akan berakhir 30 April 2024. “Jadi masih cukup panjang waktunya. Tak boleh terburu- buru karena segala sesuatu tidak boleh pakai nafsu,” pungkas dia. KBID-BE