KAMPUNGBERITA.ID-Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gabungan Demokrat, PPP dan NasDem, Muhammad Saifuddin mengkritisi acara seremonial yang diadakan Pemkot Surabaya bertajuk “Silaturahmi dan Tasyakuran Wali Kota dan Wakil Wali (Wawali) Kota Surabaya” yang digelar di Balai Kota pada Sabtu (1/3/2025).
Dia menilai, acara seremonial tersebut sepatutnya tidak perlu digelar. Apalagi di tengah-tengah kebijakan efisiensi anggaran yang telah digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Wali Kota mengadakan tasyakuran yang sepertinya besar-besaran. Menurut kami ini berbanding terbalik dengan penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025,” ujar Saifuddin.
Sekretaris BPOKK DPD Partai Demokrat Jawa Timur itu menyoroti penggunaan anggaran daerah untuk acara seremonial yang kerap kali digelar oleh Pemkot Surabaya.
Menurut dia, acara semacam itu sudah seharusnya dikurangi atau bahkan dihentikan jika tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Dangan kegiatan itu secara tidak langsung Wali Kota Surabaya justru tidak patuh terhadap Inpres tersebut, yang di dalamnya tercantum instruksi untuk menghapus kegiatan seremonial,”ungkap dia.
Apalagi, lanjut Saifuddin, Pemkot Surabaya telah berencana meminjam dana sebesar Rp5,6 triliun kepada lembaga pembiayaan ataupun perbankan dalam upaya membangun infrastruktur kota, seperti PJU, pembenahan kampung serta pembangunan underpass Taman Pelangi, Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), diversi Gunungsari, dan lain sebagainya.
“Dari pada uang itu dihabiskan buat seremonial, lebih bijak disimpan untuk membangun kota dan kalau perlu tidak usah mengutang,” tegas dia. KBID-BE