KAMPUNGBERITA.ID – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di ruang kerja Bupati Malang dan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malang, Senin (8/10) malam.
Sebelumnyam KPK melakukan koordinasi dengan Polres Malang Kota pada sekitar pukul 10.00 WIB. Berdasarkan informasi yang beredar, penggeledahan dilakukan berkaitan dengan sejumlah kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 lalu. Penggeledahan dilakukan mulai pukul 17.00 WIB.
Anggota Satpol-PP Kabupaten Malang, yang enggan disebutkan namanya mengatakan, KPK datang bersama rombongannya langsung masuk dan melakukan penggeledahan.
“Mohon maaf, sementara gak boleh masuk dulu,” katanya.
Hingga malam kemarin, para penyidik KPK belum keluar dari areal Pendopo Agung, Jalan Agus Salim Kota Malang.
Anggota KPK dikabarkan masih melakukan penggeledahan di ruang Bupati Malang Dr. H Rendra Kresna dan ruang kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang, Willem Petrus Salamena.
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah membenarkan adanya penggeledahan di Pendapa Kabupaten Malang, Senin (9/10/2018). Namun Febri tidak menjelaskan detail kasus yang tengah diusut.
“Ya benar, geledah. Tim masih di lapangan,” ujar Febri.
Dia juga belum memastikan apakah kasus itu merujuk pada pengembangan suap APBD Perubahan Kota Malang 2015 atau kasus baru di Kabupaten Malang.
Sementara pagi ini, beredar di medsos siaran pers dari Partai NasDem tentang pengunduran diri Rendra Kresna dari Ketua DPW Partai NasDem Jatim.
Disebutkan, Ketua Umum DPP Partai NasDem telah menerima pengunduran diri Rendra Kresna sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur malam hari ini (Senin). Dalam Surat pengunduran dirinya, Rendra Kresna menyebutkan bahwa pengunduran dirinya didasarkan oleh rasa tanggung jawab atas penggeledahan Pendopo Kabipaten Malang oleh KPK.
Willy Aditya Juru bicara Partai Nasdem yang disbut dalam siaran pers tersebut menuliskan, dalam suasana keprihatinan ini DPP Partai Nasdem mempersilakan KPK untuk melanjutkan proses hukum dengan tetap mengedepankan rasa keadilan bagi setiap warga negara.KBID-MLG