KAMPUNGBERITA.ID-Pertempuran rakyat dari berbagai penjuru dan segenap elemen masyarakat termasuk ulama dan santri melawan pasukan sekutu di Surabaya pada 10 November 1945, tidak seperti yang digambarkan dalam buku-buku sejarah selama ini.
Lantaran perlawanan rakyat yang kerap digambarkan layaknya kelompok tawuran tersebut justru sudah terkonsep dengan baik hingga pasukan sekutu bisa dipukul mundur.
Hal ini diungkap Pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang, KH Abdul Halim Mahfudz saat berbicara pada Orasi Kebangsaan dengan tema ‘Resolusi Jihad Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari Sebagai Fakta Sejarah Berdirinya Republik Indonesia’ di Aula Ternate Aseec Kampus B Unair Surabaya, Kamis (31/8/2023).
Sejumlah pembicara hadir dalam Orasi Kebangsaan tersebut yakni KH Ulil Absar Abdala (Ketua PBNU), Prof Katjung Marijan (Guru Besar Ilmu Politik Unair), KH Ahmad Baso (penulis buku NU Studies), dan KH Ahmad Khuluk (Wakil Ketua Dewan Pembina Pagar Nusa Jatim).
Dalam orasinya Gus Kikin, sapaab akrab KH Abdul Halim Mahfudz merunut sejarah di mana Jepang yang saat itu menyerah dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 memunculkan niatan Belanda dan tentara sekutu untuk kembali masuk ke Indonesia.
“16 September sekutu masuk ke Indonesia. Di Jakarta, Bandung, dan Semarang tidak ada perlawanan. Namun saat ada kabar akan masuk ke Surabaya pada 25 Oktober. Kiai Hasyim Asy’ari mendahuluinya dengan mengumumkan Fatwa Jihad,” terang dia.
Fatwa tersebut kemudian menjadi tonggak Resolusi Jihad hingga menggugah seluruh kalangan santri dan ulama dari berbagai daerah untuk berbondong-bondong menuju Surabaya guna melakukan perlawanan. Inilah yang kemudian membuat target tiga hari membumi hanguskan Surabaya yang dilontarkan sekutu tidak tercapai.
“Jadi pertempuran 10 November di Surabaya bukan seperti tawuran. Ada Pasukan Hisbullah, Sabilillah dan Mujahidin yang sangat terlatih di dalamnya. Mereka yang menggerakkan kekuatan masyarakat. Sebab dalam perjalanannya menuju Surabaya banyak masyarakat yang ikut serta, namun lagi-lagi ini tidak ada dalam catatan buku sejarah,” jelas dia.
Gus Kikin melanjutkan, komando perlawanan rakyat justru datang dari Jatim sendiri berlandas Fatwa Jihad KH Hasyim Asyari, bukan dari pemerintahan yang baru terbentuk.
Fakta-fakta tersebut masih secuil dari banyak fakta keterlibatan santri dan ulama khususnya Nahdlatul Ulama dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia.
“Tanpa Resolusi Jihad kita mungkin tidak sepenuhnya merdeka. Makanya sejarah harus diluruskan. Untuk itu ini manjadi tugas NU merevisi buku-buku sejarah yang selama ini tidak memunculkan peran santri dan ulama. Terutama Resolusi Jihad yang menjadi tonggak berdirinya NKRI.
Resolusi Jihad juga menjadi dasar penetapan Hari Santri Nasional yang sudah disahkan sejak 2015. “PCNU Surabaya harus bisa dan berani mengungkap fakta sejarah yang belum terungkap,”pungkas dia. KBID-BE