KAMPUNGBERITA.ID-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya akan melakukan penertiban dokumen administrasi kependudukan (adminduk) sebagai tindak lanjut hasil survei Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Hal ini disampaikan Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, Rabu (14/1/2026). Dia mengatakan, Kota Surabaya menjadi pilot project nasional dalam pelaksanaan pendataan DTSEN yang bertujuan menghasilkan satu data sosial ekonomi nasional yang akurat, valid, dan terintegrasi. “Dalam pendataan DTSEN ini ada sekitar 1.026.000 kepala keluarga (KK) yang harus didata untuk mengetahui profil sosial ekonomi masyarakat Surabaya,”ujar Eddy
Dia mengungkapkan, pendataan telah dilaksanakan sejak Oktober hingga akhir Desember 2025. Dari jumlah tersebut, 729.000 KK telah berhasil didata oleh petugas. Sisanya, 234.000 KK belum berhasil ditemukan.
Lebih jauh, Eddy menjelaskan, data DTSEN memiliki peran strategis dalam menentukan profil sosial ekonomi warga, termasuk klasifikasi desil satu hingga desil sepuluh. Hasil pendataan ini nantinya menjadi dasar utama perencanaan pembangunan serta pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya. “Data ini sangat penting agar kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah benar-benar tepat sasaran dan sesuai kondisi riil masyarakat,”tandas dia.
Eddy menambahkan, ratusan ribu KK yang belum terdata tersebut harus tetap ditelusuri. Penyebabnya beragam, mulai dari warga yang telah meninggal dunia, pindah domisili ke daerah lain, pindah ke luar negeri, hingga berpindah antar kecamatan di Kota Surabaya. “Terpenting warga harus melaporkan keberadaannya ke kelurahan atau kecamatan tempat tinggalnya saat ini. Data kependudukan harus dipotret secara jelas agar pemerintah memiliki gambaran kondisi masyarakat yang sebenarnya,” tegas Eddy.
Dia juga menyebutkan, bahwa data DTSEN sangat dibutuhkan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan, seperti kebutuhan pembangunan MCK, akses listrik, hingga penyediaan fasilitas dasar lainnya sesuai kondisi sosial ekonomi warga.
Adapun kendala utama di lapangan, lanjut dia, adalah banyaknya warga yang tidak berada di alamat sesuai data kependudukan saat petugas melakukan pendataan. “Kami berharap sisa sekitar 234 ribu KK yang belum ditemukan dapat segera melakukan klarifikasi dan pelaporan ke kelurahan setempat agar dapat masuk dalam pendataan DTSEN,”tegas dia.
Melalui pendataan dengan 90 indikator yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Eddy berharap pemerintah dapat mengidentifikasi secara tepat masyarakat yang membutuhkan bantuan maupun yang telah sejahtera. “Dengan data yang akurat, kami berharap rasio gini Kota Surabaya terus menurun dan kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar tepat sasaran,” pungkas dia. KBID-BE