KAMPUNGBERITA.ID – Keinginan Pemkot Surabaya untuk mengubah nama jalan yakni Jalan Gunungsari menjadi Jl Parbu Siliwangi dan Jl Dinoyo menjadi Jl Pasundan, terus menuai polemik. Terbaru, Pemkot berencana mengubah Peraturan Daerah nomor 2 tahun 1975 khususnya pasal yang terkait perubahan nama.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsesius atau karib disapa Awey mengatakan, dalam pasal disebutkan perubahan nama jalan ditetapkan Walikota setelah mendapat persetujuan dewan. Namun ke depan dewan tidak diberi hak untuk menyetujui ataupun menolak perubahan nama jalan.
“Itu sama halnya Pemkot mengebiri suara wakil rakyat,” katanya, Selasa (20/3).
Menurutnya, DPRD Surabaya bakal melawan bila hal itu terjadi lantaran dewan merupakan representasi suara rakyat.
Menurutnya, apabila dalam pelaksanaan perubahan perda ada anggota dewan yang setuju dan tidak berbuat apa-apa, maka patut dipertanyakan keberpihaknya kepada rakyat. ”Satu orang saja yang setuju, maka patut dipertanyakan dan konstiten mereka suruh menilai sendiri,” katanya.
Bahkan, Politisi Partai Nasdem yang rencananya maju dalam pencalegen DPR RI ini menilai bodoh jika ada anggota dewan yang diam saja ketika hak kedewanan mereka yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dipangkas begitu saja.
Awey menambahkan, nama jalan merupakan milik publik karena diawali dengan konsensus publik. Maka, katanya, DPRD yang merupakan representasi dari publik berhak ikut menentukan. ”Ini perlu diketahui Pemkot Surabaya bahwa nama jalan bukan semata-mata diciptakan oleh nagara, namun ada konsensus publik di situ,” katanya.KBID-NAK