KAMPUNGBERITA.ID – Sementara Politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria membantah Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Matalitti, yang mengklaim dimintai mahar politik sebesar Rp 40 miliar untuk dicalonkan dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018. Menurut dia, Partai Gerindra lah yang mencari uang untuk para pasangan calon yang mereka usung.
“Gak ada itu, kami sudah paham aturan, ga ada mahar-mahar,” kata Riza dilansir Tempo, kemarin.
Menurut dia, rata-rata calon yang diusung Gerindra dalam Pilkada 2018 ini “tidak punya uang” untuk maju. Riza mengambil contoh saat partainya mencalonkan Presiden Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2012 silam. Menurut Riza, saat itu Gerindra merogoh kocek sebesar Rp 62,5 miliar untuk mendukung pasangan Jokowi-Ahok.
Ia juga mengambil contoh beberapa calon yang diusung dalam Pilkada 2018 ini. Riza menyebut beberapa nama seperti Mayor Jenderal TNI (Purn) Sudrajat yang diusung di Jawa Barat, serta Panglima Komando Strategis Cadangan TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Edy Rahmayadi.
Menurut Riza, keduanya diajukan Gerindra tanpa mahar politik tertentu. Malahan ia mengatakan kedua orang itu “tidak punya uang” saat dicalonkan Gerindra.
“Tanya mereka (Sudrajat dan Edy), ada uang (untuk maju) ga? Ga ada,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR itu. “Malah partai yang cari uang.” imbuhnya.
Bantahan juga dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. “Saya kira kalau dari pak Prabowo tidak ada ya? itu, saya tidak pernah dengar?,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
?Menurut Fadli, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tidak pernah meminta uang untuk kepentingan pribadi maupun untuk partai kepada pasangan calon.
Mungkin yang ada, menurut Fadli, Prabowo menanyakan kesiapan logistik calon peserta Pilkada yang diusung.
“Kalau itu dipertanyakan terkait kesiapannya untuk menyediakan dana untuk pemilu untuk digunakan dirinya sendiri ya sangat mungkin, tentu logistik dalam pertarungan pilkada sangat diperlukan,” katanya.
Pasalnya menurut Fadli untuk maju sebagai peserta pemilu dibutuhkan logistik yang tidak sedikit. Apalagi di Jawa Timur yang jumlah kabupten serta penduduknya yang cukup besar.
Logistik tersebut digunakan untuk menggerakan relawan dan membiayai trasportasi serta konsumsi saksi.
“Jadi saya kira wajar, bukan untuk kepentingan pribadi atau partai, tapi kepentingan yang bersangkutan,” katanya.
Terkait tudingan La Nyalla bahwa uang tersebut merupakan syarat rekomendasi, menurut Fadli, hanya kesalahpahaman saja. Ia mengatakan masalah tersebut dapat dikomunikasikan atau diperdebatkan.
?”Saya kira itu miss-komunikasi, harusnya itu bisa diperdebatkan apa yang dimaksud, itu hanya miss-komunikasi,” katanya.KBID-NAK