KampungBerita.id
Surabaya Teranyar

Dibanding PSBB, Komisi B Nilai PPKM Masih Beri Kelonggaran Pelaku Usaha

Anggota Komisi B, John Thamrun.@KBID2020

KAMPUNGBERITA.ID – Anggota Komisi B DPRD Surabaya John Thamrun menegaskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) lewat Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 2 Tahun 2021 justru memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM).

PPKM diberlakukan di Surabaya Raya mulai 11-25 Januari 2021.

John Thamrun mengatakan, Perwali Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perwali Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 memberikan kelonggaran bagi pelaku UKM dibandingkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebelumnya.

” Pada perwali yang baru ini sudah jelas untuk jam operasional dibedakan menjadi dua. Satu pembatasan jam operasional berlaku untuk pusat perbelanjaan atau mal hingga pukul 20.00 WIB, sedangkan usaha lainnya atau di luar mal berlaku sampai pukul 22.00 WIB,”ujar John Thamrun.

Bagi pelaku UKM Kota Surabaya, lanjut politisi PDIP ini dengan catatan. Yakni lebih memperketat protokol kesehatan di tempat yang buka sampai pukul 22.00 WIB.

“Misalnya boleh makan di tempat maksimal 25 persen dari kapasitas tempat yang perlu diperhatikan. Jadi informasi pemberlakuan jam operasional di luar mal di tutup pukul 20.00 WIB itu tidak sesuai edaran surat Plt Wali Kota Surabaya,” tegas dia.

Untuk itu, John Thamrun meminta kepada pengusaha di luar mal agar mentaati surat edaran dari Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana.

“Diimbau bagi warga memiliki comorbid 75 persen bekerja work from home atau bekerja dari rumah, sebaliknya yang tidak comorbid diupayakan tetap bisa bekerja. Namun, prokes tetap diterapkan secara ketat di tempat bekerja masing-masing,”ungkap dia.

Dia berharap dengan pemberlakuan PPKM ke depan roda perekonomian Kota Surabaya lebih baik.

“Sebab dibandingkan perwali sebelumnya bahwa PSBB harus ditutup total tidak boleh makan di tempat. Sedangkan PPKM diperbolehkan makan di tempat dengan kapasitas 25 persen. Jadi PPKM memberikan kesempatan bagi pengusaha boleh beroperasi selayaknya,”tandas dia.

John Thamrun menandaskan, Satpol PP Surabaya sebagai aparat penegak perda harus bertindak adil dan bijaksana atas pemberlakuan PPKM kepada warga Surabaya.

“Kami minta aparat penegak perda dan tidak gebyah uyah atau asal menutup. Tidak asal mengambil tindakan yang tegas di luar isi surat edaran Plt Wali Kota,” pungkas dia.KBID-PAR

Related posts

Trio Legenda Persebaya Optimis Bajul Ijo Balikan Keadaan di Malang

RedaksiKBID

Masuk Daftar ‘Calon Menteri’, Bambang Haryo: Sebagai Kader Kami Siap

RedaksiKBID

Sebelum Insiden Pembakaran Mobil, Rumah Via Vallen Kerap Disambangi Penggemar

RedaksiKBID