KAMPUNGBERITA.ID – DPD Hanura Jatim memutuskan Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni untuk mendapingi Khofifah Indar Parawansa (KIP) dalam Pilgub Jatim 2018. Ipong, menurut Hanura, dinilai memiliki pengalaman berpolitik.
Sekretaris DPD Partai Hanura Jatim, Warsito menegaskan, sebagai bagian partai pendukung Khofifah, pihaknya menyerahkan sepenuhnya untuk posisi cawagub pendamping Khofifah ke partai koalisi. Atau paling tidak yang dikehendaki oleh KIP. Namun terlepas dari itu pihaknya lebih mendukung Ipong sebagai pendamping KIP.
“Jujur saja, sebenarnya kami di Partai Hanura Jatim memiliki calon pendamping KIP, yaitu Kelana Aprilianto. Namun jika partai koalisi dan Bu Khofifah menghendaki Pak Ipong apa boleh buat. Tentu kita tidak bisa memaksakan kehendak. Toh, pak Ipong cukup bagus dan melihat pengalamannya di politik, saya optimis Pak Ipong cocok menjadi pendamping KIP,” tegas Warsito, Senin (20/11).
Disisi lain, meski Ipong baru menjabat Bupati Ponorogo dua tahun, namun yang bersangkutan sudah berani maju dalam running di Pilgub Jatim 2018. Ini harus ada keberanian dan keikhlasan untuk menjadikan Jatim lebih baik. Dan Ipong sangat berani memutuskan keputusan politik tersebut dan ini sangat beresiko tinggi bagi jabatannya sebagai bupati.
Terkait Partai Demokrat yang memaksakan kehendaknya terhadap Bupati Trenggalek, Emil Dardak, menurut Warsito hal itu tidak dapat dibenarkan. Artinya yang namanya koalisi tentunya harus meninggalkan ego sentralis terkait kepemilikan kursi harus ditinggalkan. Tapi bagaimana mengusung calon yang dikehendaki oleh semua partai koalisi dan yang terpenting dikehendaki oleh KIP.
“Seharusnya Pakde Karwo sebagai Ketua DPD Partai Demokrat tidak memaksakan kehendaknya. Dan harus mendengar keinginan partai koalisi sehingga dapat dibahas bersama-sama,”tandas dia.
Lebih dari itu, tambah Warsito sosok Emil masih minim pengalaman politik dibanding Ipong yang pernah menjadi anggota dewan dan ketua partaBupati Trenggalek itu masih menjabat bupati satu tahun, begitu pula pengalamannya di politik masih belum terlihat. Termasuk kedekatannya di masyarakat belum juga terlihat. Terbukti beberapa waktu lalu, dirinya dilaporkan ke Polda oleh masyarakat disana.
“Tuduhan itu benar atau tidak masih harus dibuktikan secara hukum. Namun dengan adanya laporan yang dilayangkan masyarakat ke Polda, otomatis ada masalah kepemimpinan antara kepala daerah dengan rakyatnya,” katanya. KBID-DAY