KAMPUNGBERITA.ID-
Pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, beberapa hari lalu. Sebuah kebijakan yang tidak pro rakyat. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19. Kini harus mengalami situasi ekonomi yang terseok-seok kembali.
Ketua DPD PKS Kota Surabaya, Johari Mustawan menegaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi memicu tinggi nya inflasi. Diprediksi inflasi akan mengalami kenaikan sebesar 7,17 persen dari kondisi sebelumnya per Juli 2022, yakni sebesar 5,2 persen.
“Ini berarti kenaikan harga BBM menyumbang kenaikan inflasi sebesar 1,97 persen,”ujar Bang Jo, panggilan Johari Mustawan kepada wartawan, Minggu (11/9/2022).
Selain menyebabkan tingginya nilai inflasi, lanjut dia, kenaikan harga BBM bersubsidi juga memiliki dampak menekan kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Mulai dari tukang ojek, supir angkot, tukang bakso, buruh dan pekerja, pedagang kaki lima, peternak, nelayan hingga emak-emak.
“Merekalah yang merasakan imbasnya langsung dan harus berjuang lebih keras lagi untuk bisa bangkit ekonominya setelah terdampak pandemi Covid-19,” kata dia.
Lebih jauh, dia menyatakan, naiknya harga BBM bersubsidi berpotensi meningkatnya jumlah orang miskin di Surabaya. Dikhawatirkan angka kemiskinan akan mengalami peningkatan, sebagaimana kondisi di saat pendemi. Angka kemiskinan di Surabaya sebesar 5,23 persen, naik 0,21 persen dari sebelum nya sebesar 5,02 persen.
Bang Jo mengakui, naiknya harga BBM bersubsidi, berefek domino dengan naiknya harga-harga kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lainnya di Surabaya. Hal ini berimbas terhadap menurunnya daya beli masyarakat, sehingga dikhawatirkan masyarakat mengalami situasi kurang gizi, meningkatnya jumlah anak yang mengalami stunting di Surabaya.
Sementara itu bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Pusat kepada masyarakat khususnya warga Surabaya berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI hanya 97.981 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Masih jauh dari jumlah warga yang terdampak dan rentan terhadap kenaikan harga BBM subsidi ini.
“Kenaikan harga BBM ini sangat membebani masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat baru saja bangkit pasca pandemi Covid-19. Ironisnya, pandemi belum dicabut jadi endemi, kini sudah jatuh lagi akibat kenaikan harga BBM. Jadi masyrakat ini sudah jatuh, tertimpa tangga pula,”imbuh dia.
Karena itu, Bang Jo menyatakan, PKS meminta kepada Presiden Jokowi untuk mencabut kembali kenaikan harga BBM dan bijak dalam mengelola APBN.
“Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dianggap tidak efisien dalam penggunaan APBN layak ditinjau lagi. Jadi, hal-hal yang tidak pro rakyat diharapkan menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk membatalkan ini,”tandas dia.
Sementara Bendahara DPD PKS Surabaya, Arif Fahrudin menyatakan, semua tahu jika Surabaya ini adalah salah satu daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi di Indonesia. Namun, kalau melihat kondisi warga Surabaya pasca kenaikan harga BBM, banyak yang terpukul. Ini menunjukkan Surabaya saja dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi dari daerah lain, kondisinya seperti ini. Apalagi di daerah yang tidak lebih kaya dari Surabaya.
“Makanya anggota DPRD dari Fraksi PKS, pengurus DPD, DPC, Anak Ranting menyerap aspirasi dan merasakan getaran-getaran dari dampak kenaikan harga BBM ini,” tandas dia.
Lebih jauh, dia menegaskan, PKS adalah partai yang dipilih rakyat, pemimpin di Kota Surabaya juga dipilih rakyat. “Seperti yang dikatakan Bung Karno, pemimpin adalah penyambung lidah rakyat. Ironinya, mereka yang dipilih oleh rakyat dan jadi penyambung aspirasi rakyat, tapi terkait kebijakan BBM ini ternyata tak berpihak kepada rakyat,” ungkap dia.
Sayangnya, kata Arif, enggak banyak yang menyuarakan penolakan ini, kecuali mahasiswa dan buruh. Sementara PKS sendiri berjuang di seluruh level menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM tersebut.
“Ini bukan show of force.Tapi membuktikan Indonesia itu masih ada, belum bangkrut. Bahasa mahasiswanya, panjang umur perjuangan,”tutur dia.
Arif mengakui, ada statement dari pemerintah yang merancukan pemikiran masyarakat, bahwa subsidi ini menjadi beban. Dan masyarakat seolah-olah jadi beban, padahal yang jadi masalah ini karena pemerintah yang kurang cakap mengelola negara atau salah urus. Sehingga rakyat dijadikan kambing hitam.
“Saya harap pemerintah berhenti membuat alasan-alasan. Akuilah bahwa negara salah kelola. Karena itu, PKS akan perjuangkan seluruh aspirasi masyarakat dan UMKM agar kenaikan BBM dicabut,”beber Arif.
Berdasarkan kondisi dan situasi tersebut di atas, PKS Kota Surabaya menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Menolak Kenaikan Harga BBM bersubsidi, nyusahno arek Suroboyo.
2. Mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk menyampaikan sikap menolak kenaikan Harga BBM Bersubsidi ke Pemerintah Pusat.
3. Bersama Fraksi PKS DPRD Surabaya, mendorong DPRD Kota Surabaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi.
4. Meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk membatalkan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi.
5. Meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo, melakukan efisiensi anggaran, yaitu memprioritaskan pos-pos anggaran untuk kepentingan masyarakat dan menghentikan anggaran yang tidak perlu, misal proyek IKN dan kereta cepat.
6. Meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah. Agar slogan Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat bukan hanya slogan semata. KBID-BE