KAMPUNGBERITA.ID-Anggota DPRD Kota Surabaya Hj. Siti Mariyam menggelar reses tahun anggaran (TA) 2026, di wilayah RW-01 Kedurus, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kamis (12/2/2026) malam.
Reses kali ini, dihadiri ratusan warga dari kelompok PKK, pengajian dan lain-lain. Warga menyampaikan keluhan yang nantinya akan diteruskan ke Pemkot Surabaya. “Kita melakukan reses kedewanan dengan bertemu langsung warga masyarakat, terutama di wilayah Kedurus.
Dari reses ini kita bisa tahu apa yang menjadi keluhan warga untuk kita teruskan ke Pemkot Surabaya,” ujar Siti Mariyam, Kamis (12/02/2026) malam.
Lebih jauh, dia menjelaskan, saat reses banyak persoalan yang disampaikan. Ada yang meminta seragam pengajian, renovasi Balai RW, PAUD dan juga BPJS yang terblokir. “Masalah BPJS yang terblokir hingga masalah pendidikan dan sosial lainnya. Warga berharap agar tahun ini bisa segera terwujud,”ungkap dia.
Terkait soal pembangunan fisik bangunan Balai RW dan PAUD, menurut laporan salah satu seorang warga, sebenarnya sudah diajukan melalui Musrenbangkel berkali-kali agar segera dilakukan renovasi. Namun hingga kini masih belum terealisasi, sehingga menjadi atensi warga. “Ini menjadi atensi warga. Soal bangunan Balai RW dan PAUD sudah diajukan berkali-kali untuk direnovasi, namun hingga kini masih belum terealisasi tapi hanya disurvei-survei saja.Karena itu, saya minta Pak Lurah juga mendampingi aspirasi warga dalam skala prioritas,” jelas Siti Mariyam.
Selain itu, kata politisi senior PDI-P, ada warga yang kurang mampu mengeluhkan soal BPJS PBI yang terblokir dan bantuan sosial. Sehingga kehilangan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia di Kota Surabaya yang belum tercatat di dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Siti Mariyam memberikan penjelasan serta mengedukasi para warga, bahwa saat ini tercatat masih ada sekitar 181.867 Kartu Keluarga (KK) atau sekitar 506.678 jiwa yang berstatus tidak ditemukan oleh petugas surveyor di lapangan.
Lebih jauh, Siti Mariyam menjelaskan, bahwa sebenarnya pendataan telah berlangsung sejak Oktober 2025. Namun masih ada sekitar 17 persen warga yang belum terdata karena berbagai faktor. “Makanya, kami berharap warga yang belum sempat ditemui petugas agar segera untuk proaktif melakukan konfirmasi keberadaan mereka secara mandiri melalui website surabaya.go.id sebelum 31 Maret 2026. Ini penting agar pemerintah memiliki data akurat untuk perencanaan pembangunan dan ketepatan penyaluran bantuan sosial,” ungkap dia.
Siti Mariyam yang juga anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya ini menegaskan, bahwa konfirmasi secara mandiri ini bukan sekadar urusan administratif, tetapi agar warga mendapatkan intervensi yang tepat dari pemerintah, dan kehadiran negara secara sosial dapat dirasakan oleh masyarakat dengan tepat sasaran. “Jadi, reses anggota dewan ini sangat penting untuk menyerap kepentingan dan pengaduan warga. Sebagai wakil masyarakat wajib hadir untuk memperjuangkan dan mengawal kepentingan masyarakat tersebut,”tandas dia.
Untuk itu, dia mengimbau kepada warga agar selalu menjaga kebersihan, terutama di saat musim penghujan ini agar tak ada warga yang terkena demam berdarah dan selalu membuang sampah pada tempatnya.
“Kami minta agar warga selalu menjaga kebersihan di lingkungannya. Sedangkan dari pengajuan dan aspirasi warga ini selalu kita tampung agar dapat kita teruskan ke dinas-dinas terkait di Pemkot Surabaya. Termasuk kendala warga soal pendidikan, agar kehadiran negara terkait pendidikan juga dapat dirasakan langsung oleh warga dan tuntas dengan konkret,” pungkas dia. KBID-BE