KAMPUNGBERITA.ID – Pemkot Surabaya mulai menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2021 dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022, Rabu (24/3/2021).
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya,Fatkur Rohman menyampaikan ada dua hal yang ditekankan dalam musrenbang kali ini. Dan diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi penyusunan program Pemkot Surabaya ke depan.
Pertama, adalah penguatan dan integrasi data. Menurut Fatkur Rohman, selama ini data yang dimiliki Pemkot Surabaya sering bermasalah. Padahal, data ini sangat penting untuk pijakan membuat kebijakan, termasuk menjadikan program bisa tepat sasaran.
“Saya sangat mendukung pendataan ulang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk penghuni rumah susun (rusun). Dan lebih bagus lagi, kalau publik bisa mengakses data-data tersebut sehingga semua bisa mengawasi. Jika ada ketidakcocokan data, misal orang kaya masuk MBR, atau ada antrean baru bisa nyalip antrean dan seterusnya. Jadi ada transparansi atau keterbukaan, ” ujar dia, Kamis (25/3/2021).
Selain itu, lanjut Fatkur Rohman yang juga anggota Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kota Surabaya, data juga harus terintegrasi, tidak ada lagi ego sektoral antar organisasi perangkat daerah (OPD).
“Untuk beberapa item harus ada satu data yang menjadi acuan, misal data pengangguran atau data target pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Tentu ini perlu pendekatan teknologi, ” tandas dia.
Kedua, adalah desentralisasi Fatkur Rohman menuturkan, dalam hal program termasuk pelayanan publik dan perizinan khususnya, ke depan isunya adalah penguatan kelurahan. Bagaimana warga bisa merasakan bahwa pengurusan pelayanan publik dan program-program itu bisa terdesentralisasi di tingkat kelurahan.
“Ini akan berdampak pada dinamika lokal, mengurangi kriminalisasi dan kemacetan, karena layanan itu terpusat di tingkat kelurahan,”jelas dia.
Khusus untuk percepatan ekonomi dan pengentasan pengangguran, diakui Fatkur Rohman, juga bisa lebih terdesentralisasi. Jika kelurahan kuat, maka inkubasi-inkubasi bisa dibentuk, dan bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Atau bisa saja dengan lembaga profesional, akademisi, atau entreprenuer yang terbukti sukses.
Ini tentunya tidak hanya dalam bentuk pelatihan saja, tapi juga ada roadmap sampai mereka mandiri, baik secara produksi, marketing, akses, bahkan dari sisi cash flow atau keuangan.
Lebih jauh, Fatkur Rohman menegaskan, semua ini memang perlu pendampingan dan harus bisa terukur progressnya. Dan, ini perlu diawali dengan mapping problem dan potensi ekonomi di tiap kelurahannya.
“Jadi, saya membayangkan setiap kelurahan bisa jadi memiliki bentuk pendekatan dan program yang berbeda-beda dalam hal percepatan ekonomi dan pengentasan pengangguran, “pungkas dia. KBID-BE