KAMPUNGBERITA.ID-Masyarakat bisa berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan pungutan liar (pungli) di berbagai sektor, khususnya.pada layanan publik. Ini lantaran pungli terjadi tidak hanya karena permintaan aparatur negara, tetapi juga masyarakat ingin kemudahan dalam mengurus sesuatu.
Demikian kesimpulan dari diskusi Obral-Obrol yang digelar Pokja Jurnalis Dewan Surabaya (Judes) dengan tema ‘Pungli, Tradisi dan Semangat Antikorupsi’.
di ruang presroom DPRD Kota Surabaya, Kamis (2/3/23) sore.
Kegiatan rutin Pokja Judes itu menghadirkan empat narasumber, yakni Budi Leksono (Sekretaris Komisi A/bidang hukum dan Pemerintahan), Herlina Harsono Njoto (anggota Komisi D/Bidang Pendidikan), Siti Lailatus Sofie S, M.SOSIO (Dosen Sosiologi Universitas W. R Soepratman), dan M Fikser (Kadiskominfo Pemkot Surabaya). Namun narasumber terakhir tidak bisa hadir karena ada kesibukan dinas.
Dalam diskusi live streaming Judes Indonesia, Budi Leksono menyatakan bahwa tradisi pungli di manapun masih ada, meski ada upaya untuk memberantas pungli secara maksimal.
Karena itu, pihaknya mendukung penuh langkah tegas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam upaya memberantas pungli di sektor layanan publik lingkup Pemkot Surabaya mulai dari kantor organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan hingga kelurahan.
“Pak Eri (Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, red) sudah memberikan sanksi yang keras terhadap jajarannya yang melakukan pungli,”ujar Bulek, panggilan Budi Leksono.
Dia menambahkan, dari lembaga legislatif, DPRD Kota Surabaya juga getol melakukan pengawasan dari sisi regulasi maupun sistem pelayanan yang rawan terjadi pungli kepada masyarakat Surabaya.
“Tentunya masyarakat harus berperan aktif dan bersama-sama untuk memerangi tradisi pungli. Lantaran pungli terjadi bisa di berbagai sudut di mana itu kalau ada pengurusan domisili, perizinan dan pengurusan lainnya lewat jalur tol. Makanya, kesadaran masyarakat turut membantu meminimalisasi terjadinya pungli,” tandas politisi senior PDI-P ini.
Lebih jauh, Bulek mengungkapkan jika Pemkot Surabaya sudah melakukan urbanisasi, yaitu pelayanan hingga di tingkat bawah menggunakan sistem online.
“Bahkan sekarang sampai urusan kecil seperti KTP di tingkat RT/RW sudah memiliki aplikasi online. Karena itu, kami meminta agar pengurusan domisili dipermudah. Apalagi banyak warga di Surabaya Timur status tempat tinggalnya masih sewa. Saya rasa bukti sewa dengan notaris dilampirkan itu sudah cukup memenuhi syarat untuk domisili,” ungkap dia.
Sementara itu, Dosen Sosiologi Universitas W. R Soepratman,
Siti Lailatus Sofie menuturkan, diskusi rutin yang digagas Pokja Judes seperti ini sangat positif dan membantu memberikan edukasi kepada warga Surabaya.
“Diskusi kajian seperti ini adalah salah satu upaya jurnalis melakukan proses pengawalan partisipasi masyarakat bersama-sama., “jelas dia.
Lebih jauh, Sofie menjelaskan, tema Pungli, Tradisi, dan Semangat Antikorupsi ini lagi hangat-hangatnya terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebetulnya partisipasi masyarakat cukup tinggi, bahkan berani melakukan proses pengawalan transformasi sosial bersama-sama.
Dia mengakui, tradisi pungli ini fenomena lazim dan masih terjadi di berbagai pelayanan publik. Jadi ini merupakan penyakit suka-suka kambuh seperti siklus sosial fenomena. Bahkan, Wali Kota sudah melakukan upaya-upaya yang sangat tegas. Begitu juga legislatif yang mengawal regulasi-regulasi pemerintah bisa terlaksana dengan baik.
“Untuk memberantas tradisi pungli ini perlu adanya partisipasi masyarakat untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government). Transparasi dan kejujuran juga salah satu kunci untuk menekan tradisi pungli,” tutur dia.
Lebih jauh, dia menjelaskan,
dalam praktik sosial memiliki kategori kebiasaan atau tradisi lazim di masyarakat tidak bagus dan harus diperbaiki bersama secara perlahan.
“Tradisi pungli baik formal maupun tidak formal terjadi tidak serta merta tanpa ada arena atau bisa dimainkan berbagai pihak yang berkepentingan di mana servis sosial ataupun transaksi itu bisa terjadi. Jadi kembali lagi dibutuhkan peran serta dan kesadaran sosial masyarakat memberikan edukasi bersama,” tandas dia.
Menanggapi keluhan warga Surabaya terkait tarikan iuran atau pungli masih terjadi di dunia pendidikan, Herlina Harsono Njoto menyampaikan bahwa tradisi pungli banyak terjadi di lingkungan aparatur pemerintahan yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.
“Sebenarnya tradisi pungli tidak hanya di dunia pendidikan saja, di mana-mana juga banyak. Misalkan di sektor pembangunan, ekonomi, pajak dan lainnya, ” jelas dia.
Mengapa dunia pendidikan menjadi sorotan partisipasi masyarakat, menurut politisi Partai Demokrat ini karena ada penerimaan siswa baru setiap tahun.
“Apakah kegiatan sekolah negeri bisa dianggap gratis, tidak serta merta seperti itu. Kalau siswanya kategori keluarga mampu, maka harus dipisahkan sendiri. Kalau siswa betul-betul terbukti keluarga tidak mampu sesuai kriteria barulah diberi seragam gratis,”tegas dia.
Herlina mengungkapkan, kegiatan sekolah negeri tidak ada tarikan maupun pungutan di sekolah. Jika ada, itu bisa dipastikan dilakukan oleh oknum di sekolahan.
“Tarikan uang di sekolah itu biasanya wujud dari ide kelompok siswa ingin melakukan kegiatan tidak wajib. Namun disisi lain oknum-oknum dari sekolah memanfaatkan dan mewajibkan siswanya harus mengikuti kegiatan dan wajib membayar iuran siswa tersebut,” kata dia.
Dia menjelaskan, Dinas Pendidikan Kota Surabaya tidak memiliki anggaran kegiatan tambahan yang digagas wali murid maupun siswa. “Maka saya berharap peran wali murid serta masyarakat juga ikut memerangi tradisi pungli yang terjadi di dunia pendidikan. Tujuannya Dinas Pendidikan sudah mempermudah dan gratis untuk sekolah negeri di Surabaya, janganlah dipersulit,” pungkas dia. KBID-BE