KAMPUNGBERITA.ID-Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya, Armuji meminta pembangunan SPBU British Petroleum Aneka Petroindo Raya (BP-AKR) disetop sementara sampai ada titik temu dengan warga Citraland RT 09/RW-06 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri.
Hal Ini disampaikan Armuji saat mendatangi lokasi, pasca menerima laporan penolakan warga atas pembangunan SPBU yang disebut-sebut milik orang Tangerang tersebut.
“Ini kan warga masih tidak setuju, tolong pembangunan SPBU ini disetop dulu. Pak Lurah saya sarankan untuk sosialisasi dulu dengan RT, RW, dan warga setempat sampai ada titik temu. Ini kan bukan masalah setuju atau tidak setuju. Tapi kalau ada apa- apa, kebakaran misalnya, siapa yang tanggung jawab?”ujar Armuji dalam video yang tayang di kanal YouTube: Armuji, Kamis (27/6/2024).
Bagaimana kalau tidak ada titik temu? Armuji dengan tegas menyatakan, ya biarkan saja. Artinya, tidak boleh ada aktivitas pembangunan di SPBU tersebut. “Kalau dengan warga sudah tidak ada sengketa lagi, silakan dilanjutkan (pembangunannya),” tandas dia.
Terkait penerbitan analisis dampak lalu lintas (andallalin) yang diduga tidak sesuai prosedur karena tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi ke warga, Cak Ji, panggilan Wakil Wali Kota Armuji, juga merasa heran. Bahkan dia, menanyakan kepada perwakilan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkot Surabaya bagaimana izin-izin bisa keluar. Apalagi untuk andallalinnya tidak melibatkan warga setempat.
“Ini bagaimana ceritanya izin kok bisa keluar,”kata dia sambil memanggil perwakilan Dinas Cipta yang hadir.
Perwakilan dari Dinas Cipta Karya, mengaku jika perizinan ini sesuai permohonan.
“Untuk penerbitan IMB sekarang tidak perlu persetujuan warga,”ungkap dia menjawab pertanyaan Cak Ji.
Menanggapi ini, Cak Ji yang juga Bakal Calon Wakil Wali Kota (Bacawawali) pada Pilwali 2024 menyatakan, meski tidak perlu persetujuan warga, tapi paling tidak warga dilibatkan. Pembangunan SPBU ini kan juga berisiko tinggi. Iya kalau warga setuju, kalau tidak setuju bagaimana? “Selama ini tidak ada sosialisasi ke warga, bahkan warga tak dilibatkan. Lha begini kok sesuai permohonan,” tegur Cak Ji.
Dia menambahkan, kalau ada permohonan perizinan kan juga harus dicek di lapangan, kondisinya bagaimana, warganya bagaimana?
“Ya, silakan berembuk dulu dengan warga sampai ada titik temu, ” tegas dia.
Seperti diketahui, warga
Cluster South Emerald Mansion Perumahan Citraland,
RT-09/ RW -06 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, mengaku resah dan menolak rencana pembangunan SPBU British Petroleum Aneka Petroindo Raya (BP-AKR) di wilayahnya.
Ketua RT-09, Djufri Gunawan menegaskan,
warga RT-09/ RW-06 Citraland menolak keras rencana pembangunan SPBU itu karena faktor keamanan dan kenyamanan.
Apalagi, lanjut dia, lokasi yang akan dibangun SPBU, dulunya adalah resto Bakso Boedjangan dan telah lama tutup, berhimpitan dengan rumah warga. Ini tentu berpotensi menyebabkan polusi udara karena uap dari BBM tersebut, risiko kebakaran, dan kebisingan.
“Potensi terjadinya kecelakaan dan kemacetan juga cukup besar, mengingat lokasinya
terlalu dekat dengan traffic light. Apalagi, area tersebut merupakan area blank spot, jalan agak menikung, ” ungkap dia.
Jadi, kata Djufri Gunawan, pembangunan SPBU tersebut menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman bagi warga.
“Intinya warga merasa terganggu dengan adanya rencana pembangunan pompa bensin tersebut,”tegas dia.
Diduga penerbitan izin
analisis dampak lalu lintas (andallalin) tidak sesuai prosedur karena tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi sama sekali ke warga terdampak.
Izin-izin sudah terbit semua baru disosialisasikan ke warga.
“Rencana pembangunan SPBU ini diputuskan sepihak tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu dengan warga. Karena itu, warga terdampak menolak keras pembangunan SPBU tersebut,” tandas dia. KBID-BE