KAMPUNGBERITA.ID-Pembahasan APBD Surabaya 2024 yang tertutup untuk wartawan di lantai 3 Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (3/8/2023) sore, berlangsung alot dan panas. Ini karena Tim Anggaran Pemkot Surabaya yang diketuai Sekretaris Daerah Kota Ikhsan dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya bersikukuh pada pendapat masing-masing.
Salah seorang anggota Banggar, Moch Machmud ketika dikonfirmasi usai rapat mengatakan, hasil pembahasan pertama Pemkot Surabaya menetapkan target APBD 2024 sebesar RP 10.469.809.300.872. Jika dibandingkan target sebelumnya (2023) sebesar Rp 11.364.891.467.475 berarti ada penurunan Rp 895.082.166.603 atau sebesar 7, 88 persen.
Parahnya, hampir semua sektor pendapatan pajak daerah, mulai pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, BPHTB dan lain lain, ngedrop alias turun semua.
“Saya bilang ini memalukan. Bagaimana semua sektor pendapatan kok bisa turun, padahal kondisi perekonomian kita membaik. Akhirnya, pendapatan yang direncanakan diperoleh Pemkot Surabaya justru diestimasikan menurun,” kata Machmud.
Pada pembahasan kedua kali ini, lanjut dia, akhirnya Tim Anggaran Pemkot Surabaya mulai melunak, meski masih jauh dari harapan. Di mana pemkot melakukan normalisasi beberapa pendapatan. Misalnya pendapatan dari sektor pajak hotel. Pada 2023, ditargetkan Rp 405, 4 miliar. Pada pembahasan pertama, target turun menjadi Rp 381 miliar. Akhirnya, pada pembahasan kedua dinormalkan menjadi Rp 405, 4 miliar.
Pun pada pendapatan dari pajak restoran. Target semula (2023) Rp 641 miliar, pada 2024 diturunkan menjadi Rp 605 miliar. Akhirnya dinormalkan menjadi Rp 641 miliar. Ada lagi pajak penerangan jalan umum yang semula (2023) ditargetkan Rp 529 miliar, diturunkan Rp 500 miliar, dan dinormalkan lagi seperti semula menjadi Rp 529 miliar.”Hal-hal semacam ini ternyata itu bisa, ” tandas dia.
Meski demikian menurut, politisi senior Partai Demokrat ini, untuk pajak parkir, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan tetap ngedrop.
“Kami tak bisa menerima karena Pemkot Surabaya hanya mampu menambah Rp 322 miliar, ” tandas dia.
Machmud menyarankan berapapun kenaikannya, seharusnya target APBD 2024 minimal tetap seperti target 2023, yakni 11.364.891.467.475.
“Jangan turun. Tapi ini sangat memalukan karena semua sektor pendapatannya turun” jelas dia.
Machmud mengaku, dirinya tidak bisa menerima argumen-argumen yang dilontarkan pemkot. Memang, ada beda pendapat yang meruncing. Bahkan, ada salah seorang anggota DPRD Kota Surabaya justru mendukung pemkot dengan target hanya Rp 10 triliun saja.
“Ini tambah nemen (parah, red) ngedropnya dari target yang ditulis. Tapi enggak apa -apa. Itu namanya proses beda-beda pendapat. Tapi saya tetap berpendapat harus minimal Rp 11, 3 triliun. Kalau bisa Rp11,5 triliun, ” tegas dia.
Menurut Machmud, semua usulan yang dia sampaikan oleh tim Anggaran Pemkot Surabaya akan disampaikan ke Wali Kota Eri Cahyadi, dan akan dibahas lagi Jumat (4/8/2023).
Mantan jurnalis ini menambahkan, usulan yang dia sampaikan agar pendapatan itu tetap seperti semula, Rp 11,3 triliun. Padahal itu masih di bawah potensi. “Pemkot itu hanya pura-pura begini, begitu. Banyak pura-puranya,” tegas dia.
Terkait penyebab turunnya pendapatan yang merambah hampir semua sektor? Machmud menyatakan karena uang hasil pajak banyak dibawa pengusaha dan tak disetorkan ke pemkot dan semua alasan yang disampaikan tidak masuk akal. Karena apa? Lantaran kondisi ekonomi membaik, menguat, tapi anehnya pendapatan malah turun.”Ini tidak masuk akal,” tegas dia.
Apa harapan pada pembahasan ketiga nanti? Machmud menegaskan, kalau masih seperti ini, ya memalukan.
“Eman Wali Kota gembar-gembor menjadi yang baik. Tapi kalau masih tetap begitu, ya harus dievaluasi lagi kinerjanya,” jelas dia.
Dalam pembahasan kemarin, Machmud menyampaikan ke Ikhsan yang juga Sekretaris Daerah Kota Surabaya, jika di dalam Pemkot Surabaya ada yang salah. “Berkali-kali saya sampaikan, kalau Pak Ikhsan pegang data seperti itu dan tetap bertahan. Berarti ia mempertahankan sesuatu yang salah di dalam Pemkot Surabaya,” beber Machmud.
Apa itu? “Ada banyak. Nanti akan saya sampaikan di saatnya. Saya sudah menelusuri kesalahan-kesalahan itu apa. Sekali lagi, di dalam pemkot itu ada yang salah, sehingga pendapatan ngedrop, “ ungkap dia.
Machmud menyatakan, pembahasan pendapatan tidak akan bisa selesai kalau tetap seperti ini. Misalnya, APBD 2024 ditetapkan Rp 11,3 triliun dan pemkot enggak bisa merealisasikan, tapi kan harus tetap dijalani. Kenapa? “Karena saya tahu di dalamnya ini ada masalah. Di antaranya, tidak efisien, kebocoran dan lain lain,” terang dia.
Tidak efisien apa? Machmud menuturkan, karena event-event yang tidak bermakna itu digelar terus. Sementara ada pembangunan jalan yang belum dipaving. Juga ada ribuan anak yang tak bisa sekolah.
Sementara di satu sisi , lanjut Machmud, Pemkot Surabaya yang tugasnya di dalam undang-undang(UU) adalah mensejahterakan rakyat, malah pesta-pesta terus.
“Saya melihat wajah pak Ikhsan ada kekhawatiran, bahwa pendapatan pemkot hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja. Makanya, ketika menetapkan APBD 2024,pak Ikhsan penuh kekhawatiran. Saya paham kenapa seperti ini. Ya, karena ada yang salah di dalamnya. Selama pemkot ada yang salah, maka pendapatan akan ngedrop,” beber dia.
Dia menambahkan, sejak Indonesia merdeka, hampir tak pernah pendapatan pemkot ngedrop seperti ini. Ya, baru terjadi di era Wali Kota Eri Cahyadi ini.
” Hari ini di pemkot itu suasananya sedang tidak baik-baik saja, sehingga banyak rasionalisasi , pemangkasan belanja-belanja. Jangan sampai suasana hari ini membuat pak Ikhsan khawatir membahas angka-angka ini. Karena saya melihat wajahnya penuh kekhawatiran,” pungkas dia. KBID-BE