KAMPUNGBERITA.ID-Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) yang Wali Kota Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2023 yang dilakukan secara marathon, tuntas pada Jumat 19 (19/4/2024) petang
Anggota Pansus LKPj 2023 dari Fraksi Demokrat-Nasdem, Moch Machmud memberikan sejumlah catatan-catatan menohok terkait kinerja Wali Kota dan jajarannya.
Dia mengatakan sejak pembahasan awal bersama semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di antaranya Pemkot Surabaya, dirinya merangkum semua hasil pembahasan. Para OPD hanya memberikan data ke Pansus LKPj berupa tekstual atau berbentuk kertas laporan. Intinya menyampaikan prestasi-prestasi mereka.
Data-data tersebut, semua diterima pansus. Sementara implementasi kebijakan Wali Kota ini kan di masyarakat. Yang merasakan langsung manfaatnya adalah masyarakat. Misalnya, soal Sentra Wisata Kuliner (SWK).
“Penjelasan dari OPD (Dinas Koperasi dan UMKM) cukup bagus. Tapi ketika kita tanya detailnya, ternyata dari 49 SWK lebih dari separo tidak jalan, sepi, dan bahkan ada yang tutup. Jadi, banyak SWK yang mangkrak, ” tambah dia.
Selain soal SWK, Machmud juga menyoroti masalah kemiskinan. Fakta di lapangan, di Surabaya masih ada orang yang tidak bisa membayar biaya sekolah anaknya, ada orang kesulitan biaya pengobatan. Namun dalam laporannya semua bagus.
“Laporan-laporan inilah yang kita lihat dan ternyata tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Fakta di lapangan tak seindah data laporan, ” tutur Machmud.
Begitu juga soal tanah-tanah Pemkot Surabaya yang sudah disertifikatkan, Menurut Machmud, sebenarnya program sertifikasi aset-aset Pemkot Surabaya itu sudah berlangsung lama, tapi sampai kemarin baru 5.000 dari 8.000 aset yang sudah disertifikatkan. “Delapan ribu itu yang teregistrasi saja, padahal kan masih banyak yang tak teregistrasi dan dikuasai pihak lain. Tapi pemkot sendiri tidak tahu,” beber Machmud.
Lebih jauh, mantan jurnalis ini mengaku, sebagai wakil rakyat dirinya sudah berkali-kali memberitahu Pemkot Surabaya kalau ada aset yang dikuasai orang lain, tapi dibiarkan saja.
Sementara dari sisi PKL juga sama. Di Surabaya banyak tumbuh PKL-PKL baru di tempat yang salah. Tapi dibiarkan saja, maka tidak ada tindakan tegas lurah, camat sampai wali kotanya.
“Kalau melihat laporan yang disampaikan OPD, maka kinerja mereka harus ditingkatkan lagi,” tutur dia.
Lantas OPD mana yang kinerjanya sudah baik? Machmud secara blak-blakan menyebut yang kelihatan baik adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Ada inovasi dari DPMPTSP, dimana akan ada penyerahan urusan di lapangan langsung atau dibuat perwakilan dinas di lapangan. Misalnya di Taman Cahaya atau tempat-tempat lainnya.
“Saya rasa ini bagus, tapi masih “akan” dilaksanakan. Dalam pembahasan sempat saya tanyakan apakah sudah cukup di situ urusannya, tidak lagi ke Jimerto. Dijawab selesai di situ. Ini bagus, dan akan kita buktikan benar apa enggaknya selesai di situ, ” beber Machmud.
Karena urusan -urusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lainnya, sering disampaikan akan dilimpahkan dan selesai di kecamatan. Tapi faktanya, di kecamatan itu hanya cabang loket. “Kita mengurus di kecamatan disuruh menunggu dua-tiga Minggu, berkasnya dibawa ke Jimerto. Kalau alurnya begini, kan sama saja. Buat apa? Kan lebih baik langsung ke Jimerto saja, ” tandas dia.
“Menurut pandangan saya, urusan yang dilimpahkan itu ya sudah selesai sampai di situ. Tapi Pemkot Surabaya tak berani karena alasannya tim teknis tak ada. Kalau begini, ya langsung ke Jimerto saja, enggak usah ada inovasi, ” tegas dia.
Yang lebih memprihatinkan lagi, tutur Machmud, masa pembahasan LKPj 2023 oleh pansus ini tidak dianggap hari kalender, 30 hari. Jadi sejak paripurna hingga kemarin itu dibatasi dan Senin (22/4/2024) adalah hari terakhir karena harus digelar sidang paripurna terkait LKPj 2023 ini. Liburan Lebaran atau cuti bersama dianggap hari kalender dan hari kerja.
“Yang jelas catatan kami, intinya kinerja OPD harus dioptimalkan, “pungkas dia.KBID-BE