KAMPUNGBERITA.ID-PT BPR Surya Artha Utama (SAU), salah satu BUMD milik Pemkot Surabaya memberikan bantuan pinjaman permodalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya untuk bangkit dari kemiskinan pasca pandemi Covid-19
Tahun lalu, PT BPR SAU menerima penyertaan modal dari Pemkot Surabaya sebesar Rp 10 miliar. Kemudian 2023 ini sudah cair Rp 10 miliar dengan fokus UMKM.
“Alhamdulillah itu bisa terserap. Karena terbukti dari UMKM yang kami layani sekitar 2.511 orang dengan total pinjaman Rp 102 miliar. Ini karena DPRD dan Pemkot Surabaya kan semuanya fokus untuk membangkitkan dan meningkatkan UMKM dari dampak pandemi Covid-19,”ujar
Dirut PT BPR Surya Artha Utama (SAU), Renny Wulandari usai hearing di Komisi B DPRD Kota Surabaya, Selasa (15/8/2023) sore.
Lebih jauh, dia menjelaskan, UMKM ini memang dibagi sesuai kategori. Kalau UMKM kecil istilahnya ultramikro, dan PT BPR SAU bisa memberikan pinjaman ‘PUSPITA’ plafonnya sampai dengan Rp 5 juta saja. Kalau yang mikro di atas Rp 5 juta hingga Rp 20 juta, sedangkan kecil diberi modal di atas R 20 juta hingga Rp100 juta. “Bunganya per tahun 3 persen, “tandas
Renny yang mengaku bersyukur karena para anggota DPRD Kota Surabaya sudah banyak yang membantu sosialisasikan ke lingkungannya, bahwa PT BPR SAU bisa mensupport permodalan dengan bunga yang ringan.
Soal kesulitan yang dihadapi UMKM untuk mendapatkan kredit? Renny menyampaikan, jika sebenarnya persyaratan dari PT BPR SAU itu standar, bahkan bisa dibilang simpel sekali.
Dia mencontohkan kredit ultramikro. Semua tahu, tidak semua UMKM memiliki jaminan. Untuk itu, PT BPR SAU membuat kelompok-kelompok yang mana satu kelompok beranggotakan tujuh orang dan jaminannya cukup satu.
“Kalau UMKM satu-satu kita minta jaminan, kan belum tentu mereka punya. Tapi kalau kita buat kelompok dengan tujuh orang anggota dan jaminannya hanya satu, itu kan sudah sangat membantu UMKM,” ungkap dia.
Renny menegaskan, jaminan itu cukup satu saja dan tidak senilai pinjaman. Artinya, tujuh orang mendapat pinjaman masing-masing Rp 2 juta per orang, berarti total pinjaman Rp 14 juta. Itu ada jaminan senilai Rp 3 juta atau Rp 5 juta tetap diterima. “Jaminan itu bisa berupa BPKB motor dan lain sebagainya,” jelas dia.
Renny menambahkan, UMKM yang bisa mengajukan kredit adalah warga ber-KTP Surabaya dan tempat tinggalnya di Surabaya dan punya usaha. Namun, sebelum merealisasikan pemberian pinjaman itu, lanjut dia, petugas dari PT BPR SAU akan melakukan survei ke tempat tinggal pemohon.”Ini untuk menghindari adanya pemohon UMKM fiktif. Artinya, ngaku-ngaku punya usaha.Karena bagaimanapun kita bertanggungjawab untuk mengamankan aset Pemkot Surabaya, ” tegas dia.
Berapa penyerapan realisasi kredit? Renny menerangkan, hingga Juli ini PT BPR SAU sudah merealisasikan total Rp 102 miliar yang disalurkan untuk 2.511 UMKM di Surabaya. “Jumlah pinjaman yang kami berikan mulai Rp 2 juta, bahkan ada yang ratusan juta, ” tutur dia
Soal alasan pemanggilan oleh Komisi B DPRD Kota Surabaya, apakah terkait adanya kredit macet, Renny mengaku hanya koordinasi saja. Intinya, bagaimana PT BPR SAU ini bisa lebih intens berkomunikasi dengan Komisi B agar bisa saling support.
“Saya rasa itu. Kalau ada kritik dan saran dari Komisi B sih pasti kita terima,”imbuh dia.
Renny berharap PT BPR SAU, Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya bisa terus berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas UMKM hingga keluarga miskin di Surabaya terbebas dari kemiskinan.
“Targetnya sampai akhir tahun ini kita upayakan bisa menjangkau 4.000 UMKM, ” imbuh dia. KBID-BE