Aksi warga Madyopuro Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang yang memrotes ketidakadilan atas pembebasan lahan Tol Mapan.
KAMPUNGBERITA.ID – Ratusan warga Madyopuro Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang menggelar aksi unjukrasa di pinggir Jl Ki Ageng Gribik, Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Kamis (26/10).
Mereka memrotes pihak panitia pembebasan lahan dan pengembang proyek jalan tol Malang-Pandaan (Mapan), lantaran menjadi korban ketidakadilan terkait harga tanah.
Dengan membawa poster berisikan tuntutan atas ketidak adilan serta permainan dari panitia pembebasan lahan dan proyek jalan Tol, warga melakukan aksi ditepi jalan Ki ageng Gribik, Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
“Kita telah berkirim surat ke Presiden Jokowi dan sudah diterima oleh staf kepresidenan terkait carut-marutnya pembebasan lahan yang akan digunakan untuk tol Mapan, ” kata ND Sampurna, Ketua Koordinator Forum Terdampak Tol.
Sampurna menjelaskan, warga merasa kalau menjadi korban permainan panitia pembebasan jalan tol.
“Kita berharap pak Jokowi menurunkan tim guna memeriksa proyek ini,karena permasalahan di pembebasan lahan jalan Tol di Madyopuro ada rambu-rambu yang dilanggar oleh panitia, padahal aturan tersebut didasarkan pada undang-undang,” jelasnya.
Dia menyontohkan, harga tanah dengan ukuran yang sama pada panitia pembebasan berbeda.
Warga menuding ketidak beresan panitia dan penanggung-jawab proyek ini nampak dari disembunyikannya data yang ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang.
“Warga sudah meminta data secara resmi namun oleh BPN sengaja disembunyikan jelas ini ada kongkalikong antara BPN dengan panitia,” tudingnya.
Oleh karena itulah, ujarnya, warga mendesak Presiden Jokowi untuk menurunkan tim guna menangani kasus tersebut. Menurutnya, harga sebidang tanah yang letak dan ukurannya sama dan berdampingan selisihnya bisa mencapai Rp. 1 juta.
“Mestinya sebidang tanah dengan ukuran sama, harganya sama, ” paparnya.
Oleh karena itulah, warga berharap agar Presiden Jokowi untuk merespon warganya yang menjadi korban praktik permainan harga oleh pihak pengembang maupun tim pembebasan lahan.
“Jika tidak kasus ini akan kita bawa ke DPR-RI, Komnas HAM guna menuntut keadilan, ” tandas Sampurna.
Sekadar diketahui, kasus permasalahan warga korban terdampak Tol Mapan sudah lama terjadi. Sayangnya, upaya hukum warga gagal total hingga penolakan ditingkat Kasasi. KBID-ACH