KAMPUNGBERITA.ID-Pemkot Surabaya bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya dan seluruh partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 menggelar Rakor Lintas Sektoral dan Deklarasi Damai Pemilu 2024 di Graha Sawunggaling, Rabu (18/10/2023).
Dalam deklarasi itu dihadiri oleh KPU Kota Surabaya, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya, tokoh organisasi masyarakat (Ormas), beserta jajaran di lingkungan Pemkot Surabaya.
Deklarasi ini merupakan bagian dari tahapan awal persiapan menyambut Pemilu 2024. Selain itu, deklarasi ini juga untuk mempersiapkan pengamanan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 di Kota Surabaya.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan kepada seluruh tamu undangan yang hadir untuk bersama-sama menjaga kondusivitas dan keamanan Pemilu 2024.
“Pilihan berbeda itu biasa, tapi saya berharap kepada seluruh ketua parpol yang hadir. Yang di bawah ini, harus ditenangkan. Biasanya ketua parpolnya itu tenang, tapi yang bawah ini biasanya umek karepe dewe (bergerak semaunya sendiri),” kata Eri Cahyadi.
Agar tidak terjadi gesekan pada saat Pemilu 2024, Eri Cahyadi mengajak seluruh jajaran Forkopimda, KPU, Bawaslu, Ormas serta seluruh tamu undangan yang hadir untuk mengajarkan rasa santun dan menjadikan kegiatan ini sebagai ibadah.
“Dengan begitu, akan timbul rasa kedamaian. Bahkan, saya sempat dapat kabar dari Jakarta, Surabaya ini kota besar, namun hingga saat ini suasananya tetap kondusif dan penuh rasa kekeluargaan,” ungkap dia.
Lebih dari itu, Eri Cahyadi juga berharap dengan adanya deklarasi ini, proses Pemilu 2024 di Kota Surabaya berjalan damai. Selain itu, pada pemilu kali ini juga semakin banyak warga Surabaya yang datang ke tempat pemilihan suara (TPS). “Karena nasib bangsa ini, ditentukan oleh kita semuanya. Berbeda pilihan itu biasa, akan tetapi harus menjaga kedamaian. Jangan sampai menimbulkan sebuah permasalahan,” tegas dia.
Eri Cahyadi juga tak henti-hentinya meminta kepada seluruh parpol untuk terus melakukan sosialisasi dan menyampaikan pemilu damai di Surabaya. Tak lupa dia juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolrestabes Kota Surabaya Kombes Pol Pasma Royce dan jajarannya, serta Forkopimda Kota Surabaya yang telah bersama-sama menjaga kondusivitas di Kota Surabaya.
“Kita mulai dan telah berjalan di Surabaya. Semoga sampai dengan Pilpres dan dilanjut Pilkada berakhir, ketenangan ada di Surabaya,” tutur dia.
Kapolrestabes Kota Surabaya, Kombes Pol Pasma Royce mengatakan, Polri telah menentukan pengamanan pemilu dengan sandi Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024.
Pasma menjelaskan, Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 akan dimulai pada Kamis (19/10/2023), seiring dibukanya pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.
Untuk pola pengamanan, pengawalan, dan penjagaannya, Pasma mengaku, sudah mulai berjalan di Kota Surabaya. Harapannya, di dalam rapat koordinasi ini terbentuk komunikasi dan informasi serta kesiapan dari instansi maupun parpol untuk menyiapkan kondisi pelaksanaan pemilu di Surabaya bisa berjalan baik dan lancar.
Selain untuk mempersiapkan pengamanan pemilu, Pasma mengaku, bersama jajarannya di Polrestabes Kota Surabaya telah menggelar kegiatan ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas) secara rutin. Setiap malam hingga menjelang pagi, Tim Respati Presisi Polrestabes Kota Surabaya tak henti-hentinya melakukan penyisiran di jalan hingga perkampungan untuk menjaga keamanan Kota Surabaya.
“Pengalaman saya di Jakarta dan Surabaya ini jauh berbeda. Kepatuhan masyarakat di Kota Surabaya itu masih cukup tinggi,”tutur dia.
Dia berharap, pengamanan dan ketertiban masyarakat pada pemilu kali ini bisa terlaksana dengan baik. Dia juga berharap kepada masyarakat di Kota Surabaya untuk lebih bijak, cerdas, dan dalam melihat di era digitalisasi seperti saat ini.
“Tentu ini menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan edukasi dan literasi yang baik kepada masyarakat agar tidak termakan hoax, fake news (berita bohong), dan sebagainya,”tandas dia.
Sementara Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Muhammad Agil Akbar menambahkan, Bawaslu telah menyiapkan seluruh perangkat dan instrumen menjelang Pemilu 2024. Bahkan, Agil menyampaikan, telah melakukan simulasi pengawasan berbasis teknologi dan konvensional selama proses pemilu berlangsung.
Agil menyatakan, setelah deklarasi ini, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, hingga stakeholder, bisa saling menjaga ritme dan berjalan selaras selama proses berjalannya Pemilu 2024.
“Jadi, praktik politiknya terus berlanjut akan tetapi penjagaan ketertiban umum juga harus bisa maksimal, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkas dia KBID-KBRN/BE