KAMPUNGBERITA.ID – Keberadaan mafia tanah kerap dikeluhkan warga dan sejumlah instansi yang hendak mengurus surat-surat tanah miliknya. Tak jarang, kepemilikan tanah seseorang bias hilang dengan sendirinya lantran praktik mafia tanah.
Kondisi tersebut dipandang perlu segera dicermati dan diambil sikap oleh Polres Bojonegoro dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro dengan melakukan penandatangan kesepakatan bersama sekaligus membentuk Satgas Anti Mafia Tanah.
Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S Bintoro mengatakan, perlindungan terhadap aset warga dan institusi merupakan kebijakan Kapolri dan Menteri Agraria, kemudian dibentuklah satgas di tingkat Polda dan Polres.
Menurutnya, Satgas Anti Mafia Tanah fokus melakukan pengawasan, membantu masyarakat mencari keadilan mengingat banyaknya pungutan liar, serta melakukan percepatan sertipikasi tanah aset Polri.
”Selnjutnya kita bersama BPN akan intens melakukan rapat teknis untuk memantau para makelar tanah. Apalagi di Bojonegoro, tepatnya di Lapangan Migas Jambaran Tiung Biru (J-TB) saat ini mulai dilakukan pengerjaan fasilitas proyek, yang tentunya melibatkan pembebasan lahan masyarakat,” tuturnya, Jumat (6/10).
Dia menegaskan, semua yang bersangkutan dengan tanah pihaknya akan bekerjasama dan berkomunikasi dua arah dengan BPN.
”Sebisa mungkin tidak ada mafia tanah di Bojonegoro,” tegas dia.
Sementara mengenai aset milik Polri yang belum bersertifikat, Kapolres mengatakan, ada beberapa tanah Polri yang belum bersertipikat dan saat ini sedang dalam proses pengurusan.
“Ada beberapa lokasi, misalnya di Jalan Veteran serta di beberapa kecamatan di Bojonegoro lainnya,” kata dia.
Sedangkan Kepala BPN Bojonegoro, Wasis Suntoro mengatakan, setelah penandatangan kerjasama dengan Polres, selanjutnya pihaknya akan mengurus proses penyertifikatan tanah milik Polri. KBID-BJN