SAAT ini terjadi diskursus politik tentang dinasti politik pasca menguatnya nama Wali Mota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi kandidat potensial dalam helatan Pilpres tahun 2024. Pro dan kontra terjadi dalam setiap panggung-panggung politik.
Apakah dinasti politik itu barang baru dalam sistem politik kita? Menurut pengamatan saya, sebenarnya dalam tubuh partai politik dinasti politik itu sudah terjadi puluhan tahun silam. Ini bukan hal baru dalam sistem bernegara kita, marilah kita lihat, Kabupaten Kediri selama 20 tahun dipimpin oleh suami dan istri, Kota Batu juga dipimpin oleh suami istri, Kabupaten Banyuwangi juga di pimpin oleh suami dan istri.
Apakah hal itu melanggar aturan? Tidak ada aturan yang dilanggar, karena penunjukan (rekomendasi) partai pengusung itu harus melalui satu tahapan lagi yakni rakyat sebagai penentu dalam helatan pemilukada.Artinya rakyat masih menentukan apakah sang istri layak atau tidak melanjutkan estafet kepemimpinan suaminya di daerah tersebut.
Jadi dinasti politik yang dibangun tidak serta merta langsung mengukuhkan istrinya untuk dilantik menjadi penggantinya, namun harus melalui serangkaian perjuangan untuk memenangkan hati masyarakat dalam kontestasi.
Soal etis dan tidak etis biarkan itu menjadi memori kewarasan publik, kita tidak bisa menghukum pikiran seseorang, karena sesuai seorang filsuf pernah berkata cogito ergo sum (aku ada karena aku berpikir).
Lalu kenapa saat ini kuat desakan menolak politik dinasti yang digaungkan tidak hanya oleh politisi, namun juga sebagian akademisi dan budayawan kita?
Perbedaan pendapat di era demokrasi liberal itu keniscayaan, biarkan ini menjadi kekayaan khasanah budaya intelektual kita, namun aroma penolakan politik dinasti tersebut saya menduga kuat aromanya bukan soal penolakan politik dinasti itu sendiri, namun lebih ke arah penolakan agar telunjuk Jokowi tidak mengarah ke capres yang tidak mereka harapkan, kalau murni soal penolakan politik dinasti tentu jauh-jauh hari kaum yang saya sebut kaum moralis itu akan berteriak lantang menolak politik dinasti. Toh kenyataannya mereka diam selama ini, atau mungkin saja kaum moralis ini baru bangun dari tidur panjangnya…hehehe.
Bagaimana dengan penguatan kelembagaan partai? Nanti kita ulas dalam tulisan berikutnya. Jadi mari kita nikmati pepatah lama jangan arahkan satu jarimu menunjuk kesalahan orang lain, karena ke empat jarimu menunjukkan kealpaanmu sendiri. (*)
Penulis: Arif Fathoni (Ketua DPD Partai Golkar Surabaya)