KAMPUNGBERITA.ID – Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan aturan mengenai pengenaan pungutan atau biaya isi ulang uang elektronik atau e-money. Bank sentral menetapkan jika mengisi ulang di ATM bank penerbit dikenakan pungutan sebesar Rp 750 per transaksi untuk pengisian di atas Rp 200.000.
Sementara, pengisian ulang e-money di ATM bank lain dan pihak ketiga seperti di toko ritel, ditetapkan besaran pungutan maksimal Rp 1.500 per transaksi dengan nominal berapapun.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai, sekali pun biaya pengisian ulang sesama bank hanya Rp 750, namun tetap besar karena biaya antar bank atau mitra dikenakan Rp 1.500. Sehingga dia menyarankan agar sebaiknya BI tidak mewajibkan bank memberikan biaya.
“Sekalipun angkanya kecil tetapi bisa tetap besar kalau konsumen melakukan transaksi antar bank atau off us karena ada angka Rp 1.500 jadi sebaiknya saran yang paling riil peraturan BI ini tidak mewajibkan bank memberikan biaya,” kata Tulus dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat (22/9).
Dia mengatakan, Himpunan Bank Negara (Himbara) dengan tegas mengatakan bahwa bisa tidak mengenakan biaya kepada nasabahnya. Oleh karena itu, kata dia, BI jangan memaksa agar top up dikenakan biaya karena ada kompetisi bagi setiap bank yang menerapkan pembiayaan atau pun tidak.
“Nanti biar konsumen yang menentukan akan memilih bank siapa, karena kalau BI memaksakan dengan aturan yang baru ini kami mencurigai BI ini sebenarnya memihak ke bank siapa atau bank mana,” ujar dia.
Yang menjadi pertanyaan besar, lanjut Tulus, kenapa BI memaksakan aturan tersebut, sementara ada bank yang bersedia tidak mengenakan biaya saat pengisian ulang e-money kepada konsumen.
“Artinya ini sudah dihitung secara ekonomi untung ruginya kalau bank Himbara sudah sanggup yasudah jangan dipaksa artinya aturan BI bersifat ini fakultatif, bersifat volunteri bukan impratif karena kalau memaksa berati ada apa sebenarnya?Saya menyoal independensi BI kalau aturan ini diwajibkan,” terang Tulus.
Dia menambahkan, sebelum ada aturan ini pemungutan antar bank atau mitra (off us) tidak masalah karena konsumen juga mesti memiliki kesadaran soal pengenaan biaya. “Kalau ngga mau dikenakan biaya jangan ke bank itu,” tandasnya.
Hal serupa dikatakan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman. Menurutnya, pihaknya mendukung Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang diusung oleh pemerintah. Maka dari itu, pihaknya tidak menyetujui kebijakan Bank Indonesia (BI) mengenai pembebanan biaya untuk isi ulang uang elektronik kepada konsumen.
Seperti diketahui, BI telah mengeluarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) pada Rabu (20/9) lalu. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan interoperabilitas sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, efisien, dan andal melalui interkoneksi switching.
“BPKN mengambil sikap bahwa BPKN mendukung gerakan nasional non tunai (GNNT). Namun, dalam implementasinya kami mencermati bahwa ada beberapa hal yang di dalam kebijakan tersebut perlu kita usulkan untuk diperbaiki,” kata Ardiansyah di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (22/9).
Dia menilai, peraturan ini masih tidak adil bagi konsumen. Khususnya masyarakat yang mengisi ulang di atas Rp 200.000 pada bank atau lembaga penerbit, atau mengisi ulang pada merchant atau bank non penerbit.
“Konsumen seharusnya mendapat insentif dan bukan disinsentifkan dalam pelaksanaan program cashless society,” imbuhnya.
Menurutnya, beban dari penggunaan uang elektronik tidak dibebankan kepada konsumen, namun pemerintah justru memberikan kemudahan-kemudahan dan pilihan kepada konsumen. Dengan demikian, program pembayaran non tunai harus dijalankan dengan tidak mengurangi nilai dana yang dimiliki konsumen, dibandingkan dengan transaksi tunai.
“Harus dipahami bahwa program transaksi elektronik sendiri sudah memberikan banyak keuntungan, baik bagi pemerintah, perbankan, dab penyedia barang dan jasa,” pungkasnya.KBID-NAK