KAMPUNGBERITA.ID-Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Moch. Machmud mempertanyakan sikap Wali Kota Eri Cahyadi yang tidak pernah merealisasikan usulan pembangunan masyarakat yang masuk melalui DPRD.
Menurut dia, usulan masyarakat melalui DPRD dalam setiap pembahasan anggaran itu dilindungi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), bahkan ada Peraturan Wali Kota (Perwali)-nya.
“Payung hukumnya itu jelas. Tapi mengapa usulan tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Pemkot Surabaya, ada apa ini?” tanya dia heran, Senin (22/8/2022).
Ketua Fraksi Partai Demokrat Surabaya ini menjelaskan, dalam pembahasan APBD Surabaya 2022 maupun pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2023 usulan masyarakat melalui DPRD banyak yang tidak direalisasi oleh Pemkot Surabaya
“Ini sangat aneh, padahal pemkot sendiri dalam hal belanjanya, anggarannya minta persetujuan DPRD. Jadi, banyak usulan-usulan dari masyarakat melalui DPRD tidak direalisasi oleh pemkot, ” kata Machmud.
Lebih jauh, Machmud menuturkan, saat pembahasan anggaran semua tentang proyek masyarakat melalui DPRD dan Pemkot Surabaya kerap tidak disetujui realisasinya.
Lantas, Machmud memberi contoh soal proposal pembangunan kampung, bak sampah, seragam sekolah dan banyak lagi lainnya ya g tidak direalisasikan oleh Pemkot Surabaya.
Sejak 2020 hingga sekarang tidak ada penawaran dari masyarakat. Padahal anggaran sudah dicetak dalam buku laporan keuangan daerah.” Sekali lagi, ada apa dengan Wali Kota Eri Cahyadi?”tandas Machmud.
Dia menambahkan, semua realisasi masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan untuk dikondisikan. Bahkan, kata Machmud, Sekdo Kota Surabaya, Hendro Gunawan sudah menyetujui untuk direalisasikan. Namun faktanya, sampai sekarang usulan itu tak pernah direalisasikan.
” DPRD dengan Pemkot Surabaya ini kelihatannya saja baik di depan publik. Tapi faktanya, banyak usulan masyarakat lewat dewan tidak direalisasikan,” ungkap dia.
Machmud menyatakan, jika masalah ini berulangkali disampaikan pada rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya. Namun Pemkot Surabaya berulangkali juga janji-janji terus.
Mantan jurnalis ini menambahkan, APBD jika sudah masuk cetak buku itu sudah ada anggarannya untuk mencarikan usulan masyarakat. Tapi, mengapa usulan dari masyarakat itu tidak direalisasikan?
“Sementara program Pemkot Surabaya itu banyak gelondongan-gelondongan yang tidak jelas alamat dan namanya, tapi justru dicairkan atau direalisasikan. Seperti pembelian paving, batu, yang dikerjakan satgas atau relawan. Justru yang bukan usulan dari masyarakat, malah direalisasikan belanjanya oleh Pemkot Surabaya. “Aneh kan,” imbuh Machmud.
Dia menuturkan, hal ini sudah berkali kali terjadi, bahkan tahunan. Dan menurut dia, ini yang terakhir anggaran tidak pernah dicairkan.Tahu-tahu dipindah atau jadi silpa, untuk apa jadi sisa anggaran?
“Saya lihat kinerjanya pemkot memang perlu diperbaiki, ” pungkas dia.KBID-BE