KAMPUNGBERITA.ID – Kota Mojokerto sebagai salah satu daerah yang masuk peta daerah rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Hal itu karena Kota Mojokerto bersama 18 daerah lainnya di Jatim, masuk daftar daerah penyelenggara Pilkada serentak.
“Disabilitas masyarakat memicu tingkat kerawanan berbeda. Mulai dari proses pencalonan, penetapan data pemilih hingga kampanye. Dinamika partai politik tersebut timbul akibat tidak terpenuhinya sarat pencalonan,” kata Komisioner KPU Jatim, Moch. Arbayanto usai menjadi narasumber dalam Sosialisasi Tahapan dan Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto 2018 di aula Hotel Raden Wijaya, Rabu (18/10).
Dia mengatakan, untuk antisipasi gugatan, KPU akan membekali jajaran dengan pola dokumentasi yang sesuai.
“Soal gugatan kami menekankan pola data dan dokumentasi. Karena ini penting sebagai alat bukti.”
Ketua KPUD Kota Mojokerto Saiful Amin mengaku siap apabila dalam pelaksanaanya nanti muncul gugatan. Pihaknya telah bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk menengani masalah-masalah sengketa pilkada.
“Tentu soal gugatan model apapun kita siap menanggapinya. Bahkan kami telah bekerjasama dengan pihak Kejaksaan untuk pendampingan dalam penanganan masalah perdata dan Tata Usaha Negara (TUN),”tandas dia.
Menurut ia, kalau ada gugatan dalam tahapan pemilu pihaknya akan bekerja sesuai aturan.
“Kita bekerja sesuai aturan saja. Kalau ada yang tidak lolos tes kesehatan misalnya, KPU tidak ambil peran kecuali memenuhi rekom tim dokter yang menyatakan tentang kondisi calon tidak memenuhi syarat atau sebaliknya,” katanya. KBID-MJK